DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Inilah sosok dan profil dari Siti Faizah, Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang dicopot oleh Gubernur Dedi Mulyadi lantaran ngeyel tetap mengadakan study tour meski telah dilarang.
Tiga puluh tiga tahun mengabdi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, kini Siti Faizah harus menanggalkan jabatannya di SMAN 6 Depok.
Pada hari pertama Dedi Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, keputusan mengejutkan diambilnya terkait dengan penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok, Siti Faizah.
Baca Juga: Beres Dilantik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Langsung Pecat Kepsek SMAN 6 Depok
Dedi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil karena Siti Faizah dianggap melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi, terkait dengan kegiatan study tour yang dilakukan oleh sekolah tersebut.
Dedi menyatakan, "Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," saat ditemui di Istana, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 6 Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.
Pihak sekolah juga belum menyampaikan klarifikasi terkait langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi tersebut.
Sosok Siti Faizah yang Mengundang Kontroversi
Siti Faizah, yang baru saja diberhentikan dari jabatannya, dikenal sebagai sosok yang telah lama mengabdikan diri di dunia pendidikan.
Ia merupakan lulusan Magister Pendidikan dan telah menduduki posisi Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan 2022.
Sebelumnya, Siti Faizah juga pernah menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.
Berdasarkan data yang beredar, Siti Faizah diangkat menjadi PNS pada Januari 1992, yang berarti ia telah mengabdi sebagai abdi negara selama lebih dari 33 tahun.
Selain itu, Siti Faizah dikenal aktif di berbagai kegiatan pendidikan, terutama di SMAN 6 Depok.
Baca Juga: Dindik Kota Tangerang Batasi Sekolah Lakukan Kegiatan Study Tour
Ia sering kali muncul di acara-acara seperti Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024, menunjukkan dedikasinya terhadap dunia pendidikan dan pengembangan kompetensi guru.
Kebijakan Larangan Study Tour Dedi Mulyadi
Kasus ini bermula dari rencana study tour yang dilakukan oleh SMAN 6 Depok, yang awalnya direncanakan ke Jawa Timur dan Bali.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi merasa keberatan dengan biaya yang terlalu besar, yang mencapai Rp 3,5 juta untuk perjalanan tersebut.
Jika ditambah dengan uang jajan, biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa bisa mencapai Rp 5,5 juta.
Dedi pun menyarankan agar sekolah mencari alternatif kegiatan yang lebih terjangkau bagi orang tua siswa, seperti pelaksanaan study tour di dalam wilayah Depok.
Namun, meski sudah mendapat peringatan dan larangan dari Dedi, pihak SMAN 6 Depok tetap melanjutkan rencana keberangkatan 347 siswa untuk Kunjungan Objek Belajar (KOB) pada 16 Februari 2025.
Menurut Syahri Ramadhan, Humas SMAN 6 Depok, pihak sekolah telah menggelar rapat darurat pada 16 Februari untuk mendiskusikan situasi tersebut.
Pihak sekolah mengklaim bahwa mereka telah memperoleh persetujuan dari wali murid dan komite sekolah untuk tetap memberangkatkan siswa dalam kegiatan ini.
Syahri juga menambahkan bahwa pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan mengirimkan surat klarifikasi terkait rencana perjalanan ini, yang sudah dirancang sejak akhir tahun lalu.
Pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga dikatakan didasarkan pada survei minat siswa yang menginginkan untuk melanjutkan studi ke daerah-daerah tersebut.
Keputusan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat, di mana banyak yang mempertanyakan apakah keputusan tersebut seharusnya diambil dengan mempertimbangkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Di sisi lain, meskipun ada kontroversi, pihak sekolah bersikeras bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, serta mendapat persetujuan dari semua pihak terkait.
Sementara itu, keputusan Dedi Mulyadi untuk mencopot Siti Faizah menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan pemerintahan yang lebih baik di Jawa Barat, serta perhatian terhadap keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan biaya pendidikan yang dirasa memberatkan orang tua.
Kasus ini pun semakin memperjelas tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam menghadapi tuntutan masyarakat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.