POSKOTA.CO.ID - Divisi Propam Polri memeriksa anggota Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah (Jateng) soal video klarifikasi sekaligus permohonan maaf band Sukatani terkait lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang menyinggung oknum kepolisian di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Propam Polri melalui akun X resminya @Divpropam pada Jumat, 21 Februari 2025.
“Untuk memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus ini, Biropaminal Divpropam telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng guna mengklarifikasi permasalahan tersebut,” tulis Divpropam Polri.
Pemeriksaan dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam instansi Polri sendiri.
Baca Juga: Divpropam Polri Buka Suara Soal Band Sukatani, Warganet: Bikin Video Klarifikasi Biar Fair
“Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri,” sambungnya.
Polri Mengaku Terbuka Terhadap Kritik dari Masyarakat
Dalam unggahan tersebut, Divpropam Polri juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian selalu menerima kritikan masyarakat yang dinilai membangun.
“Terkait dengan perbincangan hangat mengenai band Sukatani dan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’, kami ingin menegaskan bahwa Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun,” tulis Divpropam Polri.
“Kami memahami pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis,” lanjutnya.
Polri Berjanji Tetap Terima Kritik Masyarakat sebagai Bahan Evaluasi
Kemudian, Divpropam Polri mengaku akan tetap mendengarkan masukkan atau kritikan masyarakat sebagai bahan evaluasi di tubuh Polri sendiri.
“Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya,” tutupnya.
Sebelumnya, band Sukatani viral di berbagai media sosial setelah kedua personelnya mendadak mengunggah video klarifikasi sekaligus permohonan maaf terhadap institusi Polri atas lagunya yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.
Lirik dalam lagu tersebut berisi kritikan terhadap oknum polisi yang kerap melakukan pelanggaran dan dinilai merugikan masyarakat.