Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa serentak di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Nasional

Gelombang Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Hari Ini, Kamis 20 Februari 2025, Inilah 13 Tuntutan terhadap Pemerintahan Prabowo

Kamis 20 Feb 2025, 13:48 WIB

POSKOTA.CO.ID – Gelombang demonstrasi kembali menggema di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia yang direncanakan akan kembali digelar hari ini, Kamis, 20 Februari 2025.

Ribuan warga dan mahasiswa siap turun ke jalan dalam gerakan #IndonesiaGelap, menuntut perubahan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Gerakan ini menyoroti berbagai isu yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mulai dari anggaran negara, proyek nasional bermasalah, hingga reformasi institusi.

Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disampaikan demonstran:

Baca Juga: Ada Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, BEM SI Tetap Demo Indonesia Gelap

Transparansi dan Evaluasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran

Demonstran menilai kebijakan efisiensi anggaran ini kurang transparan dan berpotensi memangkas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka khawatir pemotongan anggaran ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program unggulan pemerintah ini dikritik karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, distribusi yang tidak merata dan kualitas makanan yang dipertanyakan membuat masyarakat ragu akan efektivitasnya.

Baca Juga: Viral ‘Indonesia Gelap’ Dapat Tandingan Narasi ‘Indonesia Cerah’ di Media Sosial: Jangan Pesimis

Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah

Banyak proyek strategis nasional dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan, seperti proyek PIK 2. Demonstran menuntut agar proyek-proyek ini dihentikan.

Hapus Dwifungsi TNI/Polri

Revisi UU TNI 2025 dikhawatirkan membuka kembali era dwifungsi TNI/Polri, di mana aparat militer dan kepolisian aktif bisa menjabat di posisi sipil. Hal ini dianggap mengancam demokrasi.

Baca Juga: Komentari Aksi Indonesia Gelap, Menteri Luhut: Jangan Klaim, yang Gelap Kau!

Tolak Revisi UU Minerba yang Izinkan Kampus untuk Tambang

Dalam revisi UU Minerba, terdapat pasal yang memungkinkan kampus terlibat dalam aktivitas pertambangan. Hal ini dikhawatirkan melemahkan independensi akademik dan membuka peluang penyalahgunaan.

Segera Realisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN

Tunjangan kinerja bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2020-2024 belum juga cair. Hal ini menimbulkan ketimpangan gaji antara PTN-BH dan non-PTN-BH serta memperburuk kondisi akademisi.

Baca Juga: Media-Media Luar Soroti Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’, Netizen: Biarkan Komunitas Internasional Tahu!

Buat Kebijakan Berdasarkan Riset

Demonstran mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berbasis riset, seperti program LPG 3 kg dan MBG. Pemotongan anggaran riset hingga 50% juga menjadi sorotan.

Wujudkan Pendidikan Gratis & Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Demonstran menuntut agar pemerintah benar-benar merealisasikan pendidikan gratis dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.

Baca Juga: Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Disoroti Berbagai Media Asing: Gerakan Protes Nasional!

Sahkan RUU Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah lama dinanti untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari eksploitasi lahan.

Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Hingga kini, DPR belum membahas RUU Perampasan Aset yang dianggap penting untuk memberantas korupsi. Demonstran menuntut pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai solusi.

Baca Juga: Amankan Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Polda Metro Jaya Terjunkan 775 Personel

Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih

Kabinet saat ini dinilai terlalu besar dan boros anggaran. Dengan 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, demonstran mendesak agar kabinet dipangkas untuk efisiensi negara.

Reformasi Polri

Demonstran menuntut reformasi kepolisian agar lebih transparan dan akuntabel serta menghapus praktik yang merugikan masyarakat.

Tolak Penambahan Pasal 228A dalam Revisi Tatib DPR RI

Pasal baru ini dinilai melampaui kewenangan DPR dan berpotensi melemahkan fungsi legislatif serta demokrasi.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Berakhir Ricuh

Mengapa Gerakan #IndonesiaGelap Penting?

Tiga belas tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan, tidak berpihak pada rakyat, dan mengancam demokrasi.

Isu yang diangkat mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan.

Gerakan ini semakin mendapat perhatian luas di media sosial, dengan hashtag #IndonesiaGelap yang menjadi trending di platform X (Twitter).

Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah.

Tags:
PolriTransparansi Perampasan AsetRUU Masyarakat Adatpendidikan gratisreformasituntutan rakyatPrabowo Subiantodemonstrasi Indonesia Gelap

Muhamad Arip Apandi

Reporter

Muhamad Arip Apandi

Editor