POSKOTA.CO.ID - Baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung pecat Kepala SMA Negeri 6 Depok. Hal ini dilakukan karena keukeuh menyelenggarakan study tour para siswanya padahal kebijakannya sudah dilarang oleh Dedi.
Pemecatan tersebut langsung diumumkan Dedi sebagai peringatan kepada Kepala Sekolah lainnya yang ada di Jawa Barat untuk tidak main-main dengan kebijakan yang sudah diputuskan olehnya.
"Hari ini keputusan sudah diambil terkait penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi kepada wartawan seusai pelantikan di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga: Hadiri Pelantikan Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Berharap Begini
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upayanya dalam membenahi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia tidak ingin sekolah-sekolah di wilayahnya tetap mengadakan kegiatan study tour ke luar provinsi.
"Ini salah satu hal yang akan kami perbaiki. Hari ini juga saya telah menginstruksikan inspektorat untuk menyelidiki apakah ada pungutan-pungutan yang tidak sesuai aturan di sekolah tersebut," tambahnya.
Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Jawa Barat. Beberapa isu seperti study tour, Program Indonesia Pintar (PIP), dan pungutan liar telah menjadi perhatian publik di daerah tersebut.
"Isu-isu ini sudah sangat meresahkan masyarakat di Jawa Barat, makanya saya harus bertindak tegas," ungkapnya.
Baca Juga: Sejumlah Artis Terpilih dalam Pilkada Jawa Barat 2024 Siap Dilantik Presiden Prabowo Subianto
Sebagai bagian dari langkah reformasi pendidikan, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat mengadakan kegiatan yang memerlukan pungutan biaya dari siswa, seperti study tour dan renang. Keputusan ini diumumkan melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi tempat transaksi yang membebani siswa dan orang tua. Oleh karena itu, penjualan buku, Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam, serta kegiatan lain yang melibatkan pungutan biaya tidak diperbolehkan.
Selain itu, Dedi menekankan bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus diserahkan kepada tim administrasi, bukan kepala sekolah, guna mengurangi beban kerja dan tekanan bagi para tenaga pendidik.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari sebagian orang tua siswa karena dianggap mampu mengurangi beban biaya pendidikan. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sekolah yang tetap mengadakan study tour akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sesaat usai dilantik, ia mengaku akan langsung memecat Kepala SMA Negeri 6 Depok.
"Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," tegas Dedi usai pelantikan, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga: Prabowo Subianto Resmi Melantik 961 Kepala Daerah Terpilih Pada Pilkada 2024
Dedi menyebut hal itu merupakan salah satu yang ingin dibenahi di Jawa Barat. Ia tak ingin sekolah yang ada di Jawa Barat melakukan study tour ke luar provinsi.
"Nah ini salah satu bagian yg akan kita benahi, dan hari ini juga sdh diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," paparnya.
Menurut dia, kebijakan ini jadi salah satu upaya membenahi manajemen kependidikan di Jabar. Isu study tour, Program Indonesia Pintar (PIP) dan pungutan liar menjadi sorotan masyarakat Jabar.
"Itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar Dedi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan kebijakan yang melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan yang memungut biaya dari siswa, seperti study tour dan renang. Kebijakan ini diumumkan melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi tempat transaksi perdagangan yang dapat membebani siswa dan orang tua. Oleh karena itu, penjualan buku, Lembar Kerja Siswa (LKS), seragam, dan kegiatan lain yang melibatkan pungutan kepada siswa dilarang.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan agar pengelolaan keuangan sekolah diserahkan kepada tim administrasi, bukan kepala sekolah, untuk mengurangi beban kerja dan tekanan psikologis pada tenaga pendidik.
Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah orang tua siswa, yang merasa bahwa langkah tersebut dapat mengurangi beban biaya pendidikan.
Namun, kebijakan ini juga menuai kritik. Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sekolah yang tetap menyelenggarakan kegiatan study tour akan dikenakan sanksi tegas.