JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyoroti upaya efisiensi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah oleh Kemeterian Agama (Kemenag).
Menurut Selly, pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Oleh karena itu, anggaran Pendidikan sebaiknya tidak dipangkas.
"Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah," kata Selly dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Februari 2025.
Selly menyebut, Madrasah bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi benteng moral yang selama ini berperan membentuk karakter dan jati diri bangsa.
Baca Juga: Implementasi Inpres Efisiensi Anggaran di Jawa Barat Jadi Rujukan Kabupaten Kolaka
Karena itulah dirinya tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana BOS Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025.
Baginya, kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.
Sebab, pemotongan ini berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, lalu Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, dan Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu bagi Madrasah Aliyah.
"Kami di Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional," tegasnya.
Terlebih, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah. Sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerima dana BOS seperti semula.
Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Meski demikian, Selly mendukung program efisiensi anggaran. Ia memahami langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
Karenanya ia meminta Kementrian dan Lembaga lainnya untuk selaras dengan kebijakan ini. Termasuk tidak mengorbankan sektor pendidikan.
Baca Juga: Mahasiswa Lakukan Demo 'Indonesia Gelap', Tolak Efisiensi Anggaran dan Evaluasi MBG
"Pemotongan dana BOS dalam jumlah yang signifikan tentu akan berdampak pada operasional madrasah, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga menurunnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan merugikan peserta didik itu sendiri," jelasnya.