POSKOTA.CO.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' pada Senin, 17 Februari 2025.
Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, banyak kalangan merasa bahwa kondisi masyarakat semakin terpuruk akibat kebijakan yang diambil dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.
Aliansi BEM SI menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, melainkan lebih banyak merugikan, bahkan semakin menambah penderitaan rakyat.
Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menyuarakan ketidakpuasan ini dengan menggelar aksi damai, menuntut perubahan yang lebih berpihak pada rakyat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh akun resmi media sosial @bemsi.official, sejumlah kota besar di Indonesia selain Jakarta, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali, juga menjadi lokasi tempat para mahasiswa dan aktivis menyuarakan tuntutannya.
Setiap daerah menggelar aksi di kantor pemerintahan setempat, dengan tujuan agar tuntutan dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Dukung Produksi Vaksin mRNA, CEO CEPI Kunjungi Bio Farma Bandung
Tuntutan dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’
Dalam aksi demo "Indonesia Gelap" ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengangkat sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk segera dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu tuntutan utama adalah efisiensi Kabinet Merah Putih, baik dari segi struktural maupun teknis, yang dianggap masih memiliki banyak kelemahan dan ketidakefektifan.
Mereka juga mendesak agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perampasan aset yang diduga terkait dengan kejahatan korupsi.
.png)
.jpg)
.png)
