Implementasi Inpres Efisiensi Anggaran di Jawa Barat Jadi Rujukan Kabupaten Kolaka

BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di Jabar, khususnya DPRD Jawa Barat jadi acuan DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat Arip Ahmad Ripai usai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kunjungan kerja ini membahas Inpres 1/2025, implementasi aturan tersebut di Pemerintah Provinsi Jabar terutamanya di DPRD Jabar seperti apa efisiensinya, item apa saja yang terkena pemangkasan. Mereka (DPRD Kolaka) belajar atau ingin mengetahui bagaimana implementasi Inpres ini,” kata Arip, Selasa, 18 Februari 2025.

Implementasi Inpres 1/2025 di Jabar, lanjut Arip, sejauh ini baru tahap perencanaan. Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi sudah mengoordinasikan visi misinya dengan tim transisi untuk nantinya dijadikan bahan kebijakan gubernur terpilih setelah dilantik nanti.

Baca Juga: Godok Raperda Investasi dan Kemudahan Berusaha, DPRD Jawa Barat Harap Dongkrak Perekonomian

Selain itu, efisiensi yang akan diimplementasikan di Jabar dipastikan tak akan menggangu kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jabar. Efisiensi akan diimplementasikan di APBD perubahan.

Terdapat langka-langkah dalam SOP untuk perubahan anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD mungkin harus diubah terlebih dahulu.

Setelah itu perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kemudian sebelum pembahasan perubahan APBD itu, ada pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terlebih dahulu.

“Baru kita bisa melakukan eksekusinya di APBD Perubahan atau efisiensi,” ucapnya.

Efisiensi yang dilakukan di Jabar akan diperuntukkan pembiayaan infrastruktur jalan, Ruang Kelas Baru (RKB), hingga untuk instalasi listrik atau disebut dengan Program Jawa Barat Caang.

“Iya karena memang kalau misalnya tadi harapan pak gubernur terpilih bisa menyelesaikan jalan, jalan itu baru bisa dieksekusi ya setelah ada perubahan. APBS Perubahan itu paling cepat ya mungkin sekitar Juli cepatnya begitu ya selesai perubahan,” katanya.