POSKOTA.CO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabobo Subianto telah menyasar beberapa kementrian, salah satunya adalah Kementrian Sosial (Kemensos).
Memiliki program yang rutin dijalankan yakni bantuan sosial, banyak yang bertanya-tanya apakah program tersebut akan berkurang atau malah berhenti.
Untuk saat ini, pihak Kemensos sendiri sebenarnya telah melakukan efisiensi anggaran untuk 2025 yakni sebesar Rp970 miliar.
Langkah yang dilakukan oleh Kemensos ini telah sesuai denganInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menjawab keresahan masyarakat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa efisiensi anggaran Prabowo tidak mengurangi dana bansos untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kami, 13 Februari 2025.
Gus Ipul mengatakan, anggaran program bansos akan tetap utuh meskipun Kemensos melakukan efisiensi sebesar Rp 970 miliar.
"Kaidah yang kami jadikan pedoman dalam melakukan efisiensi adalah yang pertama; memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat tidak dikurangi," katanya.
Kedua, kata dia, memastikan bahwa anggaran operasional yang melekat pada bansos tidak dikurangi. Ketiga, memastikan gaji pegawai dan honor pendamping pada tahun berjalan tidak dikurangi.
"Yang keempat, tidak mengurangi kualitas kerja dan semangat kerja dan yang kelima, tidak mengganggu pelayanan publik," paparnya.
Tah hanya itu, Mensos Gus Ipul juga menjelaskan bahwa postur anggaran Kemensos pada 2025 ini mencapai Rp79,58 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp78 triliun atau 98,5 persen dialokasikan untuk program perlindungan sosial, termasuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Selebihnya, anggaran Kemensos akan digunakan untuk bantuan atensi, bansos adaptif bencana, serta pemberdayaan kawasan adat terpencil.
Kemudian program dukungan manajemen mendapatkan alokasi sebesar Rp1,16 triliun atau 1,5 persen dari total anggaran.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pengawasan, serta layanan kesekretariatan.
Setelah rekonstruksi anggaran, hasil efisiensi yang disepakati menjadi Rp970 miliar. "Selisih efisiensi penyesuaian anggaran rekonstruksi adalah Rp 356.793.188.000," tandasnya.
Dana hasil efisiensi anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bantuan atensi, belanja barang, serta kebutuhan lainnya.