JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ratusan sopir truk menggelar aksi demo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 11 Februari 2025.
Unjuk rasa itu digelar untuk merespons kebijakan PT Pelindo yang membuat sopir merana.
Keluarga Besai Sopir Indonesia KB SI, Ilhamsyah mengatakan, sedikitnya 600 sopir truk dari 43 komunitas, berunjuk rasa meminta keadilan terhadap kebijakan yang dibuat Pelindo.
"Dalam rangka merespons beberapa kebijakan Pelindo yang membuat kemacetan di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok dan wilayah Jakarta Utara," kata Ilhamsyah melalui sambungan telepon, Selasa.
Baca Juga: Viral! Aksi Guru Bergandengan Tangan Saat Demo Siswa SMAN 1 Bukateja Bikin Netizen Heboh
Dijelaskan Ilhamsyah, para sopir truk merasa keberatan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pelindo di kawasan pelabuhan, yang dinilai tidak memihak sopir truk.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, yang berperan vital dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, serta distribusi logistik nasional.
Terminal seperti New Priok Container Terminal One (NPCT1), Koja Terminal, dan Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi pusat aktivitas bongkar-muat kontainer yang sangat padat.
"Tingginya volume arus barang yang melewati Pelabuhan ini menuntut efisiensi dalam managemen operasional dan infrastruktur pendukunganya," jelas Ilhamsyah.
Namun, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, permasalahan kemacetan di area Pelabuhan menjadi tantangan serius. Kemacetan yang parah di terminal berdampak kepada sopir.
Ilhamsyah menilai, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik nasional, tetapi juga memberikan kerugian signifikan bagi para sopir truk, perusahaan logistik, serta perekonomian secara umum.
"Sopir truk harus menghadapi waktu tunggu yang lama, risiko kelelahan, peningkatan biaya operasional, hingga tekanan psikologis akibat target pengiriman yang sulit dicapai," papar Ilhamsyah.
Disisi lain, Ilhamsyah mengatakan akibat kebijakan ini, sopir truk juga harus merasakan dampak yakni biaya logistik meningkat, kerugian finansial, risiko keselamatan yang lebih tinggi, ketidakpastian pekerjaan, premanisme, kelelahan fisik dan mental, hingga hilangnya waktu luang bersama keluarga.
"Kami menuntut agar membatalkan kebijakan Gate Pass Pelabuhan, hinggga pelayanan bongkar-muat tidak boleh lebih dari satu jam," tukas Ilhamsyah.
Soal kondisi kemacetan, massa memberikan rekomendasi kepada Pelindo agar menambah Gate In di NPCT 1, perbaikan sistem yang sering eror, dan penyediaan kantung parkir gratis di Pelabuhan.
"Berikan keamanan bagi seluruh sopir dari premanisme jalanan," pungkas Ilhamsyah.