”Harmonisasi kebijakan mutlak dibutuhkan guna mencegah suara sumbang yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasaan publik. Dalam menjalankan perannya terdapat keselarasan, tidak bertabrakan..”
-Harmoko-
Isu akan adanya perombakan kabinet (reshuffle) tengah menjadi perbincangan publik menyusul adanya menteri yang dinilai masih kurang seirama dalam memenuhi visi Astacita dan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Ini tak lepas dari peringatan keras Presiden Prabowo kepada para menterinya dan kepala lembaga pemerintahan untuk bekerja dengan bersih dan benar.
Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, sebagaimana tuntutan rakyat, akan disingkirkan.
Makna yang dapat kami serap, pejabat yang tidak seirama, tidak sejalan dan tidak selaras serta tidak sehaluan, tidak lagi layak berada dalam Kabinet Merah Putih.
Kita paham betul, tuntutan rakyat begitu besar, selaras dengan besarnya harapan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
Tuntutan dimaksud adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan benar. Pemerintahan boleh jadi bersih tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tak ada pungli dan gratifikasi, tetapi tiada arti, jika kebijakan yang digulirkan tidak benar.
Tidak untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara , tetapi tersembunyi kepentingan kerabat dan koleganya.
Tidak benar pula inputnya, prosesnya dan outputnya serta pelaksanaannya. Jika sejak awal kebijakan sudah diwarnai dengan kekeliruan, hasilnya pun akan jauh menyimpang dari sasaran.
Hasil yang didapatkan bukanlah manfaat untuk rakyat, tapi kegaduhan karena kepentingan rakyat terabaikan. Itulah perlunya transparansi dan kemampuan merespons aspirasi publik, selain kehati- hatian sebelum kebijakan digulirkan.
Leluhur kita mengajarkan, ojo kesusu, ojo grusa-grusu mundak kleru – jangan terburu-buru, jangan pula gegabah karena bisa keliru dalam mengambil keputusan. Siapa pun tak ingin, berharap pencitraan, yang didapat cercaan.
Kebijakan yang demikian, tidak saja merugikan dirinya, institusinya, juga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas, sementara pemerintah tengah menggelorakan semangat membangun bangsa dan negara melalui kebijakan yang senantiasa pro-rakyat.
Kebijakan yang berujung merugikan rakyat, dapat dimaknai tidak seirama dengan arus besar kehendak pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana visi Astacita dan program prioritas yang kini sedang digalakkan.
Untuk menuju ke sana, semua pihak, utamanya para menteri dan pejabat pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih harus tetap seirama, selaras dan seiring sejalan dalam mengambil kebijakan.
Jangan sampai kementerian yang satu mengeluarkan kebijakan yang pro- rakyat, melindungi rakyat, lainnya terkesan meminggirkan rakyat.
Jangan yang satu menggerakkan swasembada pangan, energi dan air, yang lainnya malah berpangku tangan. Jangan yang satu sudah melaksanakan program efisiensi, yang lainnya masih menggelar kegiatan dengan biaya tinggi.
Jika program tidak saling mendukung, malah bertentangan satu sama lain, akan mengesankan tiadanya keterpaduan dan keselarasan, selain hasilnya akan jauh dari harapan.
Karena tadi kebijakan yang digulirkan tidak seirama, selaras dan sejalan dengan misi besar pemerintah.
Ibarat gamelan perlu adanya keselarasan, keserasian, kesepahaman dan kebersamaan dalam menabuh atau memainkan alat musik guna menghasilkan suara merdu.
Kita tahu, gamelan terdiri dari beragam jenis alat musik seperti gambang, kempul, kenong, saron, kendang, gong, bonang, celempung, gender serta suling.
Masing-masing jenis memiliki instrumen dengan karakter suara yang berbeda-beda. Masing – masing alat memiliki fungsi sendiri-sendiri.
Cukup beragam, tetapi jika ditabuh dengan keselarasan dan kesepahaman oleh para penabuh gamelan (pengrawit) akan menghasilkan harmonisasi suara merdu menenangkan jiwa mereka yang mendengarnya.
Begitu juga dalam Kabinet Merah Putih terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga negara yang masing-masing memiliki fungsi, tugas dengan kewenangan yang berbeda.
Meski bidang tugasnya berbeda, tetapi masing – masing kementerian harus saling mendukung satu sama lain. Harus seirama dengan tujuan besar membangun bangsa demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain-lain.
Satu saja tidak seirama akan merusak kabinet secara keseluruhan, seperti halnya satu saja pengrawit yang tidak selaras menabuh gamelan akan menimbulkan suara sumbang.
Jika suara sumbang kian terdengar, solusinya ganti sang pengrawit, setidaknya duduk diam tak perlu menabuh lagi.
Harmonisasi mutlak dibutuhkan guna mencegah suara sumbang yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasaan publik, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Harmonisasi dalam kebijakan. Dalam menjalankan perannya terdapat keselarasan, tidak bertabrakan, tidak pula berseberangan, tidak melanggar etika dan norma. Terlebih tujuan mulia membangun bangsa. (Azisoko).