POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyalurkan saldo dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui PT Pos Indonesia untuk KPM yang belum memiliki rekening KKS.
Salah satu mekanisme pencairan yang masih digunakan di tahun 2025 adalah melalui PT Pos Indonesia, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Penyaluran saldo dana bansos ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Dengan adanya sistem pencairan melalui PT Pos Indonesia, pemerintah memastikan bahwa bantuan tetap dapat diterima oleh KPM meskipun mereka belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Proses Pencairan Bansos di Kantor Pos
Dilansir dari kanal YouTube Cek Bansos, bagi KPM yang akan melakukan pencairan melalui PT Pos, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar prosesnya berjalan lancar:
Menerima Undangan Pencairan
KPM akan mendapatkan surat undangan dari PT Pos yang berisi jadwal dan lokasi pencairan. Jangan percaya jika ada pihak yang mengatakan bahwa surat undangan sudah dibagikan sebelum pengumuman resmi.
Membawa Dokumen Pendukung
- Saat datang ke kantor pos, pastikan membawa KTP asli dan Kartu Keluarga (KK).
- Jika diwakilkan, perwakilan harus membawa surat kuasa yang sah dan KTP asli penerima bantuan.
Mengikuti Jadwal yang Ditentukan
Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PT Pos. Hindari datang lebih awal dari jadwal yang diberikan untuk menghindari antrean panjang.
Mengapa Pencairan di PT Pos Lebih Lama?
Penerima bansos yang belum memiliki KKS perlu lebih bersabar karena pencairan melalui PT Pos biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan transfer melalui Himbara.
"Penyaluran yang nantinya dilakukan di PT pos itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama daripada KPM yang sudah menerima kartu KKS," dikutip dari video Cek Bansos yang diunggah pada Jumat, 7 Februari 2025.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:
Proses Verifikasi Manual
Data penerima harus diverifikasi ulang oleh petugas kantor pos untuk memastikan hanya KPM yang berhak yang menerima bantuan.
Pencairan Bertahap
Karena banyaknya penerima yang harus dilayani, PT Pos Indonesia melakukan penyaluran secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan di kantor pos.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kemensos untuk memastikan data penerima bansos akurat dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Bansos PKH dan BPNT tahun 2025 tetap disalurkan melalui dua metode utama, melalui Himbara bagi pemilik KKS dan pencairan tunai melalui PT Pos Indoneisa bagi yang belum memiliki KKS.
Jadwal pencairan tahap pertama mencakup periode Januari-Maret 2025, dengan prediksi pencairan melalui PT Pos Indonesia mulai Maret 2025.
Penerima saldo dana bansos harus bersabar karena proses pencairan di PT Pos Indonesia memakan waktu lebih lama dibandingkan transfer bank Himbara.
Waspada terhadap informasi hoaks, pastikan hanya mendapatkan berita dari sumber resmi seperti Kemensos dan pendamping sosial.
Dengan memahami mekanisme pencairan ini, KPM diharapkan dapat lebih siap dan tidak mengalami kesulitan saat mengambil bantuan sosialnya.
Disclaimer, saldo dana di artikel ini merujuk kepada pencairan bantuan sosial yang akan disalurkan melalu rekening KKS dan PT Pos Indonesia. Bukan dompet elektronik DANA.