POSKOTA.CO.ID - Sejak awal tahun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunggu dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 tahun 2025 disalurkan.
Untuk pencairan tahap awal ini, penerima manfaat dari keluarga miskin dan kurang mampu dan terdaftar di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) akan mendapatkan alokasi banyak selama tiga bulan.
Yaitu untuk periode salur Januari, Februari, dan Maret 2025.
Apabila penyaluran tiga bulan sekali ini ditetapkan, maka penerima manfaat akan mendapatkan dana bansos tiga kali lipat.
Baca Juga: Gagal Cek Data Bantuan PIP Atau Laman Tidak Ditemukan, Ini Solusinya
Misalnya untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun), yang akan mendapatkan Rp750.000.
Di mana nominal bantuan yang diterima setiap bulannya oleh kedua komponen tersebut adalah sebesar Rp250.000.
Perkembangan Status Bansos PKH di SIKS-NG
Berdasarkan pantauan dari aplikasi SIKS-NG yang dihimpun dari kanal YouTube PKH Tarik Sidoarjo, Selasa, 4 Februari 2025, setelah melakukan pengecekan, terlihat bahwa belum ada perubahan signifikan terkait penyaluran PKH melalui bank atau Kantor Pos.
Namun, setelah diteliti lebih lanjut di bagian final closing, pendamping sosial menemukan beberapa perbedaan yang menarik.
"Di desa Melirip Lowo, misalnya, kami menemukan bahwa jumlah KPM yang akan disalurkan melalui ATM atau Kantor Pos meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya," tuturnya.
Ia menambahkan, sebelumnya, masing-masing penyalur baik sejumlah bank yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pos Indonesia hanya menangani 20 KPM.
Namun sekarang masing-masing penyalur akan menangani 40 KPM.
"Ini menunjukkan bahwa proses distribusi PKH di wilayah tersebut akan disalurkan melalui satu jenis penyalur, baik melalui Kantor Pos maupun rekening ATM, tergantung pada hasil identifikasi," jelasnya.
Selain itu, menurut informasi yang diterima menunjukkan bahwa nominal bantuan PKH sudah keluar.
Ini menandakan bahwa proses penyaluran akan segera dimulai setelah beberapa tahapan lebih lanjut, seperti penentuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Proses Penyaluran PKH Diperkirakan Segera Dimulai
Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, proses penyaluran PKH tahap pertama biasanya sudah dimulai di bulan Februari, baik itu di awal maupun di akhir bulan.
Dengan demikian, penyaluran bansos PKH tahap 1 tahun 2024 diperkirakan akan segera dimulai.
Jadi, bagi para KPM PKH, jangan khawatir, penyaluran dana bansos dari subsidi pemerintah ini akan segera dilakukan setelah proses final closing selesai.
Kelayakan Penerima Manfaat PKH
Salah satu aspek penting dalam proses PKH adalah verifikasi kelayakan penerima manfaat.
Pendamping sosial tidak bisa sembarangan menentukan apakah seseorang layak atau tidak menerima saldo dana bansos.
Dalam prosesnya, pendamping sosial berkoordinasi dengan pemerintah desa, termasuk lurah, sekretaris, bendahara, kepala dusun, atau operator desa, untuk membahas kelayakan KPM.
Diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi syarat.
Pendamping sosial juga melakukan home visit atau kunjungan langsung ke rumah penerima manfaat untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
Misalnya, ada KPM yang sebelumnya dinyatakan tidak layak, tetapi setelah kami survei, ternyata memiliki aset seperti rumah layak huni atau kendaraan bermotor.
Sebaliknya, ada juga KPM yang dianggap layak oleh pemerintah desa, namun setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, rumahnya adalah rumah warisan atau kendaraan bermotornya hanya pinjaman.
Semua hal ini perlu divalidasi untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran.
Proses Penyaluran PKH 2025
Di tahun 2025, ada perubahan signifikan dalam proses penyaluran PKH, terutama terkait dengan graduasi atau peningkatan status KPM.
Menteri Sosial, melalui arahan yang disampaikan kepada pendamping sosial PKH, mengimbau untuk segera melakukan pemetaan berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi KPM.
Tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang dapat diberdayakan menuju graduasi Berdikari.
Graduasi Berdikari berarti bahwa KPM sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan PKH.
Misalnya, KPM yang memiliki aset atau usaha yang berjalan dengan baik.
Pendamping sosial akan diarahkan untuk mendampingi KPM menuju proses graduasi tersebut, dengan target minimal 10 KPM per tahun.
Oleh karena itu, untuk Anda penerima PKH perlu siapkan diri jika Anda termasuk KPM yang mengalami graduasi dan tidak lagi mendapatkan bantuan.
Sekian informasi mengenai progres pencairan dana bansos PKH tahap 1 2025 yang diprediksi akan segera disalurkan.