LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK) dari empat kampung di Desa Sukatani, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, terancam diusir dari tanah kelahirannya.
Keempat kampung di Desa Sukatani tersebut adalah Kampung Lebak Keusik, Tenjolaya, Sukasari, dan Sukajadi.
Konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan PT. Malingping Indah Internasional (MII), diduga menjadi pemicu.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, lahan yang ditempati dan dikelola oleh warga merupakan lahan Tanah Negara.
Baca Juga: Sengketa Lahan, SDN 2 Kaduagung Timur Lebak Disegel Ahli Waris
Puluhan warga tersebut menempati lahan itu sejak tahun 1970.
Dijadikan Tambak Udang
Saat ini menurut warga, sebagian lahan yang biasa digarap oleh masyarakat sekitar sudah rata oleh alat berat. Dan informasinya akan dijadikan tambak udang oleh pihak perusahaan.
Meski begitu, warga pun akan melakukan perlawanan demi mempertahankan tempat tinggal dan lahan garapannya.
Salah satu cara warga dalam mempertahakan adalah dengan menanami lahan yang sudah rata tersebut dengan ubi, kacang dan jagung, agar pihak perusahan tidak bertindak semena-mena.
"Memang konflik lahan antara warga dengan perusahaan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun kami tidak mengetahui alasan perusahaan ingin menggusur lahan garapan dan rumah-rumah kami," ungkap AM, salah seorang warga yang enggan disebutkan nama lengkapnya, Minggu 26 Januari 2025 kemarin.
Baca Juga: Anggota DPRD Lebak Regen Abdul Haris Janji Kawal Sengketa Lahan SDN 2 Kaduagung Timur hingga Tuntas
AM mengaku, dirinya dan para warga lainnya sudah puluhan tahun tinggal dan menggarap lahan tersebut. Jadi ia dan penduduk lain tidak rela diusir dari wilayah itu.
"Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini hingga kami sudah punya anak, cucu, kami tidak rela pihak perusahaan bertindak semena-mena mengusir kami dari sini," katanya.
Menurut AM, lahan milik negara yang ditempati warga dan dijadikan ladang pertanian diperkirakan seluas 52 hektare.
Surat Garapan dari Pemerintah
Menurut dia, warga yang berprofesi sebagai petani kecil yang memanfaatkan lahan negara ini telah mendapatkan surat garapan dari tahun 1970 dari pemerintah desa setempat.
"Kami juga punya salinan surat garapan dari desa sejak tahun 1970," ujarnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Akan Manfaatkan Lahan Kolong Tol, Antisipasi Kembali Dipakai Hunian
Selain sekarang terancam diusir, AM juga mengaku pernah mendapat ancaman dan teror dari pihak perusahan yang akan menggusur tempat tinggalnya tersebut.
"Tahun 2023 lalu saya ditakut-takutin, rumah saya mau didoser," ucapnya.
Meski adanya dugaan ancaman berupa penggusuran, AM dan 30 kepala keluarga (KK) lainnya akan bertahan di tempat yang sudah berpuluh tahun mereka tempati tersebut.
"Abah (sebut dirinya-red) teu narima, Abah dan warga lainnya akan tetap bertahan jeung ngalawan (saya tidak terima, saya dan warga lainnya akan melawan)," tegasnya.
Warga lainnya yang juga enggan disebutkan nama lengkapnya, AS menuturkan, pihak perusahaan saat ini sudah menggusur beberapa lahan garapan warga tanpa adanya pemberitahuan dan musyawarah dengan warga setempat.
"Lahan itu informasinya akan diubah dari pertanian menjadi tambak udang. Dan penggusuran yang dilakukan pihak perusahaan tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba datang saja alat berat," bebernya.
"Ladang yang kami tanami jagung, ubi dan kangkung langsung digusur tanpa ada ganti rugi," sambungnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah baik Pemkab Lebak, Provinsi Banten maupun pemerintah pusat untuk membantu menyelesaikan masalah yang saat ini dialami warga di empat kampung tersebut.
"Kami warga yang terdampak merupakan petani kecil yang kehidupannya bergantung pada hasil pertanian. Tolong kami pihak pemerintah," harapnya.
