POSKOTA.CO.ID - Kabar gembira bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan siap menerima kembali bansos yang rencananya akan disalurkan di awal bulan tahun 2025.
Secara resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) akan melanjutkan kembali bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2025 ini.
Hal itu disampaikan secara resmi hari ini Kamis 9 Januari 2025 melalui Instagram resmi Kemensos RI.
Baca Juga: Siapkan NIK KTP Anda Untuk Cek Status Pencairan Dana Bansos PKH Tahap 1 2025. Begini Cara Mudahnya!
Pemerintah secepatnya akan merealisasikan percepatan pemberian bansos ini sebagai bentuk penyelenggaraan program kesejahteraan sosial bagi warga kurang mampu dari segi ekonomi menghadapi kenaikan pajak PPN menjadi 12 persen.
Selain itu, bansos ini sekaligus memberikan kelompok rentan untuk memberikan kesempatan hidup lebih sejahtera dan mandiri.
Nantinya, bansos ini diberikan kepada para KPM yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Cek Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT pada 12 Januari 2025
Seperti tahun sebelumnya, bahwa bansos PKH ini memiliki 7 jenis kategori penerima manfaat.
Daftar Bansos PKH Cair di Tahun 2025
1. Ibu hamil dapat Rp750.000 (3 bulan sekali cairnya)
Baca Juga: Tutorial Periksa Saldo KKS Bansos PKH BPNT 2025, KPM Bersiap Terima Pencairan
2. Ibu dengan bayi 0-11 bulan dapat Rp750.000 (3 bulan sekali cairnya).
3. Disabilitas dapat Rp600.000 (setiap 3 bulan sekali cairnya).
4. Lansia dapat Rp600.000 (setiap 3 bulan sekali cairnya).
5. Anak SD Rp225.000 per tahap
6. Anak SMP Rp375.000 per tahap
7. Anak SMA Rp500.000 per tahap
Bagi warga yang penasaran dirinya dapat bansos atau tidak, bisa cek dengan beberapa cara yang ada di bawah ini.
Cara Cek Penerima Dana Bansos PKH
1. Cek melalui situs resmi cek bansos Kemensos RI ke www.cekbansos.kemensos.go.id.
2. Bertanya kepada pendamping sosial atau operator pendamping sosial yang ada kelurahan/desa setempat.
Dua cara tersebut bisa anda lakukan sendiri atau bisa datangi kantor desa atau kelurahan setempat.
Sebab, penerima bansos harus wajib terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.