POSKOTA.CO.ID - Di tahun 2025 ini pemerintah memastikan bahwa dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) akan masih disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sehingga bagi Anda yang belum pernah mendaftar bansos PKH dan belum tahu persyaratannya. Bisa mengetahui syarat pendaftaran bansos PKH seperti yang ada di sini.
Dengan mengetahui syarat pendaftaran bansos PKH ini, Anda bisa tahu apakah Anda bisa mendaftar bansos tersebut atau tidak.
Selain itu, dengan menyiapkan persyaratannya Anda akan tahu apa saja yang harus disiapkan untuk proses pendaftaran bansos.
Baca Juga: 3 Daftar Bansos Cair di Awal 2025, Cek Selengkapnya
Perlu Anda ketahui bahwa saat ini pemerintah memudahkan untuk setiap orang untuk mendaftar bansos melalui Aplikasi Cek Bansos.
Artinya Anda bisa mendaftar sendiri bansos hanya dengan menggunakan Hp saja. Anda bisa unduh terlebih dahulu Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store.
Nah kalau Anda mau mendaftar di aplikasi ini, silahkan ketahui syarat pendaftaran bansos PKH seperti yang tercantum berikut ini.
Baca Juga: Cara Cek Status Penerima Bansos dengan Cekbansos.kemensos.go.id
Persyaratan Pendaftaran
Dilansir dari Kemensos, yuk mari simak setiap persyaratan untuk mendaftar bansos PKH.
- Surat Pengantar atau SKTM dari kelurahan atau kampung.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi KTP.
- Foto rumah bagian depan.
- Formulir pengajuan DTKS atau Non-Bansos.
- Belum pernah terdaftar sebagai penerima Bansos sebelumnya.
- Untuk PKH, harus memiliki komponen pendukung seperti anak sekolah, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas.
- E-KTP atau NIK yang sesuai dengan data Dukcapil.
Pastikan Anda telah sesuai dengan syarat di atas, kalau mau mendaftar bansos PKH.
Kalau Anda sudah yakin dan sama dengan syarat di atas, bisa langsung daftar melalui Aplikasi Cek Bansos atau meminta bantuan ke aparat desa setempat.
Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan dana bansos dari pemerintah. Anda harus menunggu verifikasi dari pemerintah.
Bahkan dana bansos yang diterima pun, setelah terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) hanya diketahui oleh pemerintah.