POSKOTA.CO.ID - Awal tahun 2025 menjadi momen yang penuh harapan bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Pemerintah kembali menghadirkan sejumlah program untuk mendukung kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Selain pencairan bantuan tahap pertama, terdapat empat bonus tambahan yang siap diberikan pada bulan Januari. Informasi ini tentu menjadi kabar baik yang dinantikan oleh jutaan penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air.
Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi mereka yang berada di golongan prasejahtera.
Melalui berbagai program bansos Kemensos, pemerintah berupaya memberikan solusi untuk meringankan beban hidup masyarakat.
Awal tahun 2025, berbagai insentif dan program tambahan disiapkan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Empat bonus tambahan yang direncanakan meliputi bantuan pangan, program gizi, dukungan pendidikan, dan insentif lain yang ditujukan untuk keluarga penerima manfaat.
Pada kesempatan kali ini, Poskota akan membahas secara mendalam mengenai empat bonus tambahan yang diberikan kepada KPM PKH dan BPNT pada awal tahun 2025.
Penyaluran Bansos Kemensos Januari 2025
Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi mereka yang berada di golongan prasejahtera.
Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya memberikan solusi untuk meringankan beban hidup masyarakat.
Awal tahun 2025, berbagai insentif dan program tambahan disiapkan untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Dilansir dari tayangan YouTube empat bonus tambahan yang direncanakan meliputi bantuan pangan, program gizi, dukungan pendidikan, dan insentif lain yang ditujukan untuk keluarga penerima manfaat.
1. Bantuan Pangan Beras 10 Kg
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program bantuan beras 10 kg untuk dilanjutkan hingga Februari 2025.
Namun, jumlah penerima manfaat menurun dari 22 juta KPM pada tahun sebelumnya menjadi 16 juta KPM.
Penurunan ini berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Bantuan ini akan diberikan kepada rumah tangga di kelompok desil 1 dan 2, yang merupakan golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.
2. Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk program "Makan Bergizi Gratis" (MBG). Program ini menyasar 19,47 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan menyusui.
Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pemenuhan gizi nasional, dengan rincian Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi dan Rp433 miliar untuk dukungan manajemen.
3. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah dan telah masuk dalam daftar nominasi pencairan bantuan PIP juga berhak mendapatkan bantuan ini.
Program Indonesia Pintar memberikan tambahan bantuan bagi anak-anak yang telah mengaktifkan rekening penerima. Nominal bantuan ini cukup signifikan dan akan mulai disalurkan di awal tahun 2025.
4. Diskon Tarif Listrik 5 Persen
Bantuan sosial lainnya berupa diskon tarif listrik sebesar 5 persen. Diskon ini berlaku bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima bantuan PKH dan BPNT.
Selain empat bonus tersebut, beberapa KPM telah melaporkan saldo tambahan masuk pada Januari 2025. Misalnya, KPM di Bank BRI menerima tambahan Rp800.000 setelah sebelumnya mendapatkan Rp400.000.
Validasi sistem juga memungkinkan beberapa KPM yang sebelumnya hanya menerima bantuan BPNT kini mendapatkan tambahan bantuan PKH.
Hal serupa terjadi di wilayah Aceh, di mana beberapa KPM yang terdaftar di Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima bantuan tambahan Rp800.000.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.