POSKOTA.CO.ID - Pada tahun 2025, pemerintah memastikan akan ada percepatan dalam pencairan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang direncanakan menjadi 12 petsen.
Berikut ini, lima bantuan sosial yang dipastikan akan cair lebih cepat pada bulan Januari 2025 seperti dikutip dari kanal YouTube KABAR BANSOS.
1. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan PKH yang biasanya dicairkan setiap tiga bulan dan bulan sekali per tahapnya, pada tahun 2025 dipastikan akan dicairkan mulai bulan Januari.
PKH adalah program yang menyasar keluarga miskin dengan berbagai Kategori Penerima Manfaat (KPM).
Seperti anak usia dini dan balita, ibu hamil dan masa nifas, anak sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, lansia, serta penyandang disabilitas berat.
Bantuan ini akan disalurkan kepada sekitar 10 juta KPM di seluruh Indonesia.
Adapun besaran bantuan yang akan diterima oleh setiap kategori yaitu:
1. Balita dan anak usia dini (usia 0 bulan-6 tahun): Rp250.000 per bulan, Rp500.000 per dua bulan, atau Rp750.000 per tiga bulan, Rp3.000.000 per tahun.
2. Ibu hamil atau masa nifas: Rp250.000 per bulan, Rp500.000 per dua bulan, atau Rp750.000 per tiga bulan, Rp3.000.000 per tahun.
3. Pelajar Jenjang SD: Rp75.000 per bulan, Rp150.000 per dua bulan, Rp225.000 per tiga bulan, atau Rp900.000 per tahun.
4. Pelajar Jenjang SMP: Rp125.000 per bulan, Rp250.000 per dua bulan, Rp375.000 per tiga bulan, atau Rp1.500.000 per tahun.
5. Pelajar Jenjang SMA/SMK/sederajat: Rp166.666 per bulan, Rp333.333 per dua bulan, Rp500.000 per tiga bulan, atau Rp2.000.000 per tahun.
6. Lansia: Rp200.000 per bulan, Rp400.000 per dua bulan, Rp600.000 per tiga bulan, atau Rp2.400.000 per tahun.
7. Penyandang disabilitas berat: Rp200.000 per bulan, Rp400.000 per dua bulan, Rp600.000 per tiga bulan, atau Rp2.400.000 per tahun.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bansos BPNT, yang biasanya dicairkan dua atau tiga kali dalam setahun, pada tahun 2025 akan dicairkan setiap bulan.
BPNT akan diberikan kepada 18,8 juta KPM di seluruh Indonesia dengan total dana yang diberikan kepada KPM yakni sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 setiap bulan.
Dengan dipercepatnya pencairan ini bertujuan untuk memastikan bantuan pangan tepat sasaran dan dapat segera digunakan oleh keluarga penerima.
3. Program Makan Gratis
Pemerintah juga mempercepat program makan gratis yang merupakan jenis bansos baru yang akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program ini berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab memastikan distribusi makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah, dari PAUD hingga SMA.
Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin, serta menjaga kesejahteraan balita dan anak-anak yang sedang tumbuh.
4. Bantuan Beras 10 Kg
Pada bulan Januari dan Februari 2025, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilo gram (kg) beras kepada 16 juta KPM.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2024, bantuan beras disalurkan kepada 22 juta KPM, namun di tahun 2025 jumlah penerima akan dikurangi menjadi 16 juta keluarga penerima manfaat.
5. Bantuan Listrik Gratis 50 persen
Sebagai tambahan, pada bulan Januari dan Februari 2025, pemerintah juga akan memberikan diskon 50 persen untuk biaya listrik kepada pelanggan PLN, baik prabayar maupun pascabayar.
Bantuan sosial baru ini akan diterima oleh sekitar 81,4 juta pelanggan PLN, yang mencakup berbagai kategori daya listrik. Diantaranya:
- 24,6 juta pelanggan dengan daya 450 VA
- 38 juta pelanggan dengan daya 900 VA
- 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 VA
- 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 VA
Untuk pelanggan pascabayar, diskon 50 persen akan langsung mengurangi tagihan bulan Februari dan Maret 2025.
Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon akan diterima secara langsung saat pembelian token listrik.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran berbagai jenis bantuan sosial pada awal tahun 2025 sebagai langkah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kenaikan PPN.
Bantuan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
Bagi penerima manfaat, sangat penting untuk memastikan bahwa data mereka tercatat dengan benar dalam sistem agar bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk pencairan bantuan yang akan datang.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
