POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan 12 jenis bantuan sosial (bansos) kepada keluarga dan individu yang memiliki dokumen kependudukan valid, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada tahun 2025.
Dilansir dari channel YouTube INFO BANSOS pada Rabu, 25 Desember 2024. Anggaran perlindungan sosial (perlindos) untuk tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencatatkan rekor terbesar dalam sejarah Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025 diproyeksikan berkisar antara Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Dana ini termasuk alokasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program lainnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program Prioritas Perlindungan Sosial 2025
Bantuan sosial tahun 2025 dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya:
1. Kementerian Sosial
- BLT PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Bansos pangan/kartu sembako untuk 18,8 juta KPM.
- Bantuan khusus bagi 158.500 penyandang disabilitas, lansia, dan korban penyalahgunaan narkotika.
2. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama
- Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa.
- KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
3. Kementerian Kesehatan
- Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta peserta.
- Bantuan iuran bagi 49,6 juta peserta pekerja non-upah kelas 3.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana alam dan sosial.
5. Program Non-Kementerian
- Subsidi BBM untuk 19,41 juta penerima.
- Subsidi LPG 3 kg sebanyak 8,17 juta kg.
- Subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 7,05 juta debitor UMKM.
6. Transfer Dana Desa
- BLT Dana Desa untuk 2,96 juta KPM.
Sasaran Utama Kementerian Sosial
Di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kemensos menetapkan 12 kelompok sasaran penerima manfaat bantuan sosial, yaitu:
- Anak-anak rentan (anak yatim, terlantar, difabel, korban kekerasan).
- Penyandang disabilitas.
- Lansia terlantar.
- Masyarakat berpenghasilan rendah (gelandangan, pemulung).
- Korban bencana alam dan sosial.
- Komunitas adat terpencil.
- Warga binaan narapidana.
- Korban perdagangan orang dan pekerja migran bermasalah.
- Korban penyalahgunaan narkotika.
- Keluarga minoritas dan bermasalah sosial.
- Perempuan rentan secara ekonomi.
- Keluarga miskin dan prasejahtera.
Fokus pada Data Terpadu dan Efisiensi
Kemensos menekankan bahwa seluruh program bansos harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, menegaskan bahwa validasi dan akurasi data menjadi prioritas untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dengan komitmen ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kemiskinan, mendorong kesejahteraan, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Program-program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat kesetiakawanan sosial dan menjamin perlindungan bagi kelompok rentan di Indonesia.
Berikut jadwal pencairan bansos PKH yang ditetapkan Kemensos dari tahap satu hingga tahap empat:
- Tahap Pertama: Januari – Maret 2024
- Tahap Kedua: April – Juni 2024
- Tahap Ketiga: Juli – September 2024
- Tahap Keempat: Oktober – Desember 2024.
Cara Cek Status Penerimaan Bansos PKH
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2024 secara online menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui situs web resmi cekbansos.kemensos.go.id:
- Kunjungi situs web cekbansos.kemensos.go.id
- Isi kolom yang disediakan dengan informasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
- Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan data yang tertera pada KTP
- Ketikkan empat huruf kode yang ditampilkan dalam kotak kode keamanan
- Jika huruf kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru
- Klik tombol "CARI DATA" untuk melanjutkan proses pencarian
- Bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat mendaftar secara mandiri di kantor desa masing-masing untuk terdaftar dalam DTKS Kemensos.
- Bantuan yang diterima setiap keluarga penerima PKH adalah sebagai berikut:
- Bantuan Reguler: Rp550.000 per keluarga per tahun
- Bantuan PKH Akses: Rp1.000.000 per keluarga per tahun
Cara Daftar Offline
- Masyarakat mendaftarkan diri ke desa/kelurahan dengan membawa KTP dan KK
- Setelah selesai, akan dilakukan musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Hasilnya akan ditampilkan dalam berita acara yagn ditandatangani oleh kepala desa/lurah
- Berita acara ini nantinya digukana oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrument lengkap melalui kunjungan rumah tangga
- data yagn telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput dalam aplikasi sistem informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh operator desa/kecamatan
- Data yagn sudah masuk di SIKS akan diproses oleh dinas sosial untuk verifikasi dan validasi kepada bupati/wali kota
- Bupati/walikota akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
Cara Daftar Online
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos.
- Buka aplikasi dan pilih "Buat Akun Baru" untuk mendaftar.
- Masukkan informasi pribadi seperti nomor KK, NIK, dan nama lengkap sesuai KK dan KTP.
- Unggah foto KTP dan swafoto dengan memegang KTP.
- Klik "Buat Akun Baru". Verifikasi dan aktivasi akun akan dikirimkan melalui email dari Kemensos.
- Setelah verifikasi berhasil, buka kembali aplikasi dan pilih menu "Daftar Usulan". Isi data diri sesuai petunjuk yang diberikan.
- Pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan.
- Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data yang diajukan.
Berikut adalah jumlah bantuan yang baru saja diberikan kepada tujuh kategori penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2024:
- Ibu hamil atau baru melahirkan mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 setiap tahap atau total Rp3 juta per tahun.
- Anak balita menerima bantuan sebesar Rp750.000 setiap tahap atau total Rp3 juta per tahun.
- Lansia menerima bantuan sebesar Rp600.000 setiap tahap atau total Rp2,4 juta per tahun.
- Penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 setiap tahap atau total Rp2,4 juta per tahun.
- Anak yang bersekolah di tingkat SD mendapat bantuan sebesar Rp225.000 setiap tahap atau total Rp900 juta per tahun.
- Anak yang bersekolah di tingkat SMP menerima bantuan sebesar Rp375.000 setiap tahap atau total Rp1,5 juta per tahun.
- Anak yang bersekolah di tingkat SMA mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 setiap tahap atau total Rp2 juta per tahun.
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu para penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.