Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni. (Dok. Gerindra).

NEWS

Politisi Gerindra Sebut PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan soal Penolakan PPN 12 Persen

Minggu 22 Des 2024, 23:21 WIB

POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni heran atas penolakan kenaikan PPN 12 persen oleh politisi PDI Perjuangan.

Sebab menurut Ali, terbentuknya aturan PPN 12 persen tersebut adalah produk dari partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri pada periode 2019-2024 lalu.

"Kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen di tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025," ungkap Ali Zamroni, Minggu 22 Desember 2024.

"Dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Ketua DPR dari PDIP dan Ketua Panja dari PDIP pula," sambungnya.

Ali mengatakan aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah diputuskan sejak beberapa tahun silam. 

Dia menegaskan tidak tepat apabila Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menjadi kambing hitam dari kebijakan ini, walaupun sebenarnya Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa saja membatalkan kebijakan PPN 12 persen tersebut.

"Jadi, jika sekarang ada informasi yang mengaitkan perihal ini dengan pemerintahan Pak Prabowo yang seolah-olah mempunyai andil besar dalam memutuskan, saya tegaskan bahwa itu adalah tidak benar," tegasnya.

Menurutnya, Undang-undang ini adalah produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan. 

"Saya terkejut ketika ada kader PDIP berbicara pada rapat paripurna dan menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen. Apakah mereka lupa siapa ketua panja Undang-undang yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini? Kalau menolak, ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya dulu," ujarnya.

"Kami melihat bahwa sikap PDIP ini dalam hal PPN 12 persen adalah lempar batu sembunyi tangan. Kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka bukan seperti ini caranya, akan tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP," sambungnya. 

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari. 

Tags:
PPN 12 persenPolitisi GerindraPDIPAli Zamronifraksi gerindraKenaikan PPNkebijakan harmonisasi pajakundang-undang hpppemerintahan prabowoDPR RIPajak Indonesia

Samsul Fathony

Reporter

Fani Ferdiansyah

Editor