Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

NEWS

Korupsi Seret Kadisbud DKI, Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Janji Basmi Pejabat Korup

Minggu 22 Des 2024, 15:59 WIB

POSKOTA.CO.ID - Kasus korupsi yang menyeret Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Aris Setiawan Yodi menegaskan pemerintahan selanjutnya akan mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melanggar aturan apalagi korupsi.

"Seperti yang disampaikan oleh Mas Pram di beberapa media menanggapi kejadian tersebut Mas Pram memiliki komitmen untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap jajaran birokrasi yang bermain-main, yang melakukan hal-hal seperti itu," kata Aris melalui pesan singkat, Minggu, 22 Desember 2024.

Aris berujar, Pramono-Rano berjanji akan membuat lingkungan Pemprov DKI Jakarta lebih transparan, terbuka, dan akuntabel.

"Karena Mas Pram berkomitmen sejak awal untuk membuat Pemerintah Jakarta ini pemerintah yang fokus untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jadi Mas Pram enggak akan main-main tentang hal itu. Hal-hal seperti itu tidak ada kompromi sama sekali dan Mas Pram akan tegas tentang itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Aris menyebut kepemimpinan Pramono akan bersih dari praktik korupsi. Hal tersebut sudah terbukti selama Pramono menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) pada dua periode Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu saja itu akan lebih elok dibuktikan, dan lebih elok dilihat dan divalidasi nantinya ketika mas Pram sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Seperti itu. Ketika sudah resmi dilantik dan berjalan pemerintahan kedepan," ucapnya.

"Mas Pram dan Bang Doel akan membuktikan kepada masyarakat Jakarta bahwa sosok mas Pram ini adalah sosok Gubernur yang memimpin senyuman tanpa meninggalkan sisi ketegasannya dan berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer, tidak populis, asalkan itu keputusan diperlukan dan dibutuhkan kesejahterannya untuk masyarakat Jakarta," tambahnya.

Hal senada diutarakan Jubir DPP PDIP, Chico Hakim. Ia mengatakan, Pramono-Rano akan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar bisa dijadikan contoh dan landasan untuk pembangunan kota ataupun masyarakat Jakarta.

"Problematika terkait dengan korupsi di semua lini di pemerintahan, itu memamg satu problem yang klasik dan sampai saat ini memang di negeri kita sulit untuk dibasmi sampai ke akar-akarnya, namun kami percaya dan mas Pram dan bang Doel tentu meyakini bahwa utamanya semua harus dimulai dengan memberikan contoh yang baik dari atas," tutur Chico melalui pesan singkat.

Menurutnya, pemimpin Jakarta akan memperketat fungsi pemgawasan guna memantau kinerja khususnya SKPD terkait dan menghindari adanya praktik-prakitik kotor seperti korupsi.

"Apapun itu adalah pengawasan juga sangat penting dan daei segala sisi tentu dari bidang inspektorat, dari bidang pemeriksa keuangan daerah dan juga institusi-intitusi lain yang akan diajak kerjasama erat oleh Pemprov dibawah kepimpinan mas Pram dan Bang Doel seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk bagaimana terus mengawasi dan menindak tegas agar mereka yang terindikasi terlibat korupsi dan melakukan tindak pidana terkait dengan pencucian misalnya dan juga gratifikasi," terang Chico.

Chico mengatakan, pihaknya masih menginventarisir SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta supaya pemerintahan Pramono-Rano berjalan dengan baik dan maksimal.

"Juga tentunya Mas Pram dan Bang Doel akan betul-betul menseleksi dan memprofiling para pejabat di lingkungan Pemprov sehingga nantinya pada saat mereka memimpin akan tepat dalam memilih dan memberikan wewenang kepada mereka-mereka yang duduk di posisi penting di SKPD seluruh Jakarta," paparnya.

Terkait pejabat yang masih nekat melakukan tindakan yang melanggar aturan, Chico menegaskan Pramono tidak mentolerir dan akan melakukan tindakan tegas kepada pejabat yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan, apalagi korupsi.

"Tentu sanksinya harus pidana, saya rasa terkait korupsi kalau sudah proses hukum dan terbukti sanksi tegas pemecatan juga harus dilakukan," tuturnya.

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.

Tags:
KorupsiDinas Kebudayaan DKI JakartaPramono AnungGubernur JakartaPemprov DKI Jakarta

Pandi Ramedhan

Reporter

Febrian Hafizh Muchtamar

Editor