POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah meminta Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung menyeleksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara ketat.
Hal ini menyusul dugaan kasus korupsi senilai Rp150 miliar yang menyeret Kepal Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana.
"SDM yang ada di Dinas-Dinas Kebudayaan itu memang harus yang kompeten, ya dia harus terupdate juga. Karena kami kalau ngelihat itu Dinas Kebudayaan itu seperti kayak orang-orangnya tuh kayak memang sudah mau nunggu pensiun atau memang ya sudah lah dikasih tempat gitu. Itu yang memang harus diperbaiki ke depannya," kata Ima kepada wartawan, dikutip Minggu, 22 Desember 2024.
"Karena bagaimanapun, kan, ini uang rakyat kita bertanggung jawab apalagi enggak sedikit. Sedikit aja kita juga bertanggung jawab apalagi nominalnya sampai 150 miliar," tambah Ima.
Sementara itu, terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Disbud DKI Jakarta, Ima beranggapan perlu dilakukan evaluasi internal. Ia juga menyarankan, setiap program harus diawasi secara ketat.
"Berarti kan itu perlu dievaluasi lagi ya terkait internal kami, Inspektorat ya berarti, harus lebih teliti lagi dalam mengawasi program-program yang ada di SKPD masing-masing," tegasnya.
Politisi PDIP ini berujar, Gubernur Jakarta terpilih nantinya harus membuat program yang jelas dan terukur agar berdampak langsung kepada masyarakat.
"Karena saya ingat waktu itu pernah juga kami menyisir anggaran di Dinas Kebudayaan itu waktu dulu saya di Komisi E itu bisa sampai 200 miliar kita sisir. Karena setelah kita pertanyakan anggarannya buat apa mereka tuh pada nggak bisa menjawab," ungkapnya.
Juru Bicara (Jubir) DPP PDIP, Chico Hakim mengatakan, bakal memperketat fungsi pengawasan kinerja SKPD agar praktik-prakitik kotor seperti korupsi dapat tercium.
"Apapun itu adalah pengawasan juga sangat penting dan daei segala sisi tentu dari bidang inspektorat, dari bidang pemeriksa keuangan daerah dan juga institusi-intitusi lain yang akan diajak kerja sama erat oleh Pemprov dibawah kepimpinan mas Pram dan Bang Doel seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian untuk bagaimana terus mengawasi dan menindak tegas agar mereka yang terindikasi terlibat korupsi dan melakukan tindak pidana terkait dengan pencucian misalnya dan juga gratifikasi," terang Chico.
Chico menegaskan Pramono tidak menoleransi tindak korupsi. Ia memastikan pemerintahan Pramono-Rano akan mengambil tindakan tegas kepada pejabat yang terbukti melakukan korupsi.
"Tentu sanksinya harus pidana, saya rasa terkait korupsi kalau sudah proses hukum dan terbukti sanksi tegas pemecatan juga harus dilakukan," ujarnya.
Lebih lanjut, Chico mengungkapkan, roda pemerintahan Pramono-Rano akan diisi orang-orang yang berintegritas. Maka dari itu, Gubernur Jakarta terpilih itu akan menyeleksi kandidat pejabat Pemprov DKI Jakarta secara ketat.
"Juga tentunya mas Pram dan bang Doel akan betul-betul menseleksi dan memprofiling para pejabat di lingkungan Pemprov sehingga nantinya pada saat mereka memimpin akan tepat dalam memilih dan memberikan wewenang kepada mereka-mereka yang duduk di posisi penting di SKPD seluruh Jakarta," tuturnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
.jpg)
