WACANA Pemilihan Gubernur (Pilgub) oleh DPRD kian santer. Kalangan DPRD pun sepertinya memberi lampu hijau Pilgub mendatang dilakukan oleh DPRD.
Meski begitu, aspirasi rakyat tetap menjadi acuan. Itulah sebabnya selama masa reses ini, sejumlah anggota dewan menyerap kehendak rakyat dari berbagai kalangan terkait wacana tersebut.
Alasan yang mengemuka gubernur dipilih oleh DPRD untuk mencegah maraknya politik uang, selain menekan biaya pilkada yang begitu tinggi, lebih-lebih bagi kandidat yang hendak maju pilgub.
Kajian KPK menyebutkan, untuk maju pilgub sedikitnya perlu menyiapkan modal politik sebesar Rp100 miliar, mulai pencalonan, kampanye, hingga pencoblosan.
“Sementara harta kekayaan sang calon yang dilaporkan tak sebesar itu ya, lantas bagaimana mengumpulkan uang sebanyak itu?” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, Mas Bro dan Bang Yudi.
“Ya, patungan dong antara calon cagub dan cawagub,” kata Yudi.
“Tapi dari harta yang dilaporkan juga belum melampaui modal kerja yang dibutuhkan, apa harus ngutang?” ujar Heri.
“Itulah yang disebut utang politik kepada para sponsor dan donatur politik,” timpal Yudi.
“Karena modal maju pilkada yang begitu besar dampaknya bisa merembet ke mana-mana. Berbagai cara dilakukan untuk mengembalikan modal politiknya, di antaranya menggadaikan jabatan dan kekuasaan,” jelas Mas Bro.
“Yang menjadi persoalan, apakah dengan pemilihan gubernur oleh DPRD dapat menjamin cost politik lebih murah, tak ada lagi politik uang?” tutur Heri.
“Kalau soal itu tergantung dari mekanisme dan sistemnya. Ada yang menilai politik uang akan tetap ada, bedanya dulu marak beredar dalam masyarakat, kini hanya kalangan terbatas, tahu dong maksudnya,” jelas Mas Bro.
“Paham, komitmen akan terjadi antara calon terpilih dengan yang memilih. Apakah komitmennya menyangkut soal uang atau dalam bentuk kompensasi yang lain, kita nggak tahu. Boleh jadi karena tahu sama tahu,” kata Heri.
“Enggak boleh curiga. Kita positif thinking saja. Kita berharap ada komitmen positif antara wakil rakyat dengan calon pejabat untuk rakyat. Tentu komitmen memajukan daerahnya dan menyejahterakan masyarakatnya,” kata Mas Bro.
“Bila perlu ada kontrak politik. Jika menyimpang siap untuk ditarik mandatnya sebagai gubernur melalui sidang istimewa. Perlu juga ada kontrak politik dengan rakyat. Itulah di antaranya harapan pilgub masa depan,” kata Yudi.
“Setuju. DPRD memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan gubernur kepala daerah dengan mekanisme tertentu. yang acuannya kedaulatan tetap ada di tangan rakyat,” jelas mas Bro. (Joko Lestari)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
