POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta,
Jhonny Simanjuntak menilai solusi untuk menyelesaikan sengkarut pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, adalah menghapus sistem sentralisasi.
Jhonny meyakini, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno bakal membereskan polemik KJP Plus.
"Seperti janjinya (Pramono Anung-Rano Karno) kita jangan lagi mempersulit warga. Jadi sentralisasi itu akan dihapus menjadi terjadi disentralisasi," kata Jhonny saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 19 Desember 2024.
Jhonny mengatakan, nantinya pendataan KJP Plus akan dilakukan di setiap kecamatan. Pendataan penerima KJP Plus pun diharapkan lebih akurat.
Di samping itu, menuruntya, langkah ini akan mempermudah masyarakat mengurus KJP Plus jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan.
"Jadi tidak ada lagi misalnya membuat warga kesulitan atau misalnya warga jadi mengeluarkan biaya besar untuk urusan-urusan seperti ini," terangnya.
Untuk mewujudkan itu, Jhoni memercayai pihak terkait akan mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan. Bahkan, tim transisi pemerintah Jakarta sudah dipersiapkan untuk membantu proses transisi dari pemerintah Pj Gubernur Teguh Setyabudi kepada Pramono Anung.
"(Apa perlu dipersiapkan) Ini masalah teknis, tapi paling tidak nanti mungkin dipusatkan di satuan pelaksana. Mungkin suku dinas pendidikan di tingkat kecamatan," terang Politikus PDIP itu.
Lebih lanjut, Jhonny menegaskan penyelesaian sengkarut KJP Plus semata-mata demi kepentingan masyarakat. Masyarakat pun tidak harus mengantre di Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) di Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.