POSKOTA.CO.ID - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah harus melakukan audit soal penyaluran bantusan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Audit dilakukan untuk memastikan agar bansos KJP Plus ini benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari masalah kesalahan data penerima.
"Menurut saya yang paling penting adalah program Kartu Jakarta Pintar ini itu harus diaudit. Jadi audit itu kan jelas, diaudit semuanya," kata Ubaid melalui sambungan telepon, Jumat 13 Desember 2024.
"Jadi misalnya dananya ini berapa, termasuk penerimanya ini siapa, dari situ akan kelihatan berapa persen yang tepat sasaran," tambahnya.
Soal penyaluran bansos KJP yang tidak tepat sasaran, Ubaid berujar bahwa ini merupakan persoalan lama yang seharusnya bisa diselesaikan jika pemerintah serius menangani masalah ini.
Apalagi, kata dia, KJP Plus merupakan program khusus yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat berkaitan dengan akses pendidikan.
Ia menilai proses audit berperan penting untuk memastikan penyaluran bansos KJP Plus agar bisa dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran.
"Jangan-jangan ada hal penting yang belum ter-cover di KJP misalnya. Maka itu bisa ditambah komponennya, atau misalnya mekanisme ini lemah untuk diselewengkan, atau disalahgunakan dan lain-lain," katanya.
Musababnya, kata dia, KJP Plus merupakan program bansos pemerintah yang dinilai dapat membantu masyarakat kelas bawah untuk dapat mengakses pendidikan layak.
"Cuma di lapangan ada banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, hadapi soal tidak tepat sasaran atau salah sasaran," ujar dia.
Ia mengatakan pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pendataan agar penyaluran KJP Plus di lapangan benar-benar tepat sasaran. Sehingga tidak banyak diprotes masyarakat.
"Jadi sebenarnya mudah ya, jadi gini, berikan ruang bagi masyarakat, orang tua, peserta didik, untuk membantu proses verifikasi," ucapnya.
Penyaluran KJP Plus Dikritik DPRD DKI Jakarta
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Tina Toon sangat berharap Pemprov DKI Jakarta mempunyai langkah konkret dalam menyelesiakan masalah ini.
"Jadi ada masalah seperti ini, masyarakat langsung lapor ke kita bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya," katanya.
"Nah setelah itu, tidak ada tindak lanjut kan mereka juga bagaimana, kita saja marah apalagi mereka yang berhak. Jadi saya bilang, setelah rapat ini, langsung dibuat satu forum di, jangan juga di kota administrasi, kasihan mereka kejauhan," Tina menambahkan.
Tina mengatakan, seharusnya Pemprov DKI tidak langsung begitu saja menggagalkan proses pencairan KJP ataupun KJMU milik warga. Melainkan bisa dilakukan dengan cara sosialisasi.
Seperti misalnya warga yang memang berhak menerima bantuan dan tidak berhak menerima bantuan, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi.
"Jadi kan, ketika memang ada yang memang nih, misalnya mampu, notabene mampu, memang ternyata punya kendaraan mobil, atau misalnya memang punya yang NGOP-nya di atas. Nah itu yang kita pastikan bahwa, apa namanya, didata ulang," kata dia.
"Tapi kalau memang berhak dan memang tidak mampu, boleh nyanggah dan tetap diaktifkan, jangan dibatalkan. Jadi dikasih waktu untuk melakukan penyanggahan dan verifikasi ulang."
Pada intinya, politisi PDIP ini berharap agar proses pendataan dilakukan secara transparan dan benar-benar diperhatikan siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan.
"Makanya yang intinya gini, kami sih pengennya yang sudah kemarin kan, berarti dicabut, yang memang layak dihidupkan kembali. Tapi memang kalau memang secara pendatang, oh ternyata memang punya, ada faktanya ya, faktanya bukan dipakai namanya nih, faktanya punya mobil atau apa, kan salah sasaran tuh kalau begitu. Nah silahkan dijelaskan," ucapnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.