POSKOTA.CO.ID - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tanda ini mendapat dana bansos sebesar Rp2.700.000 per tahap.
Dana bansos ini diberikan kepada KPM yang terdampak atau korban dari 12 peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan diverifikasi oleh Komnas HAM.
Melansir dari akun YouTube Info Bansos, berdasarkan data 2023, terdapat sedikitnya 7.000 korban pelanggaran HAM yang telah diverifikasi dan menerima surat keterangan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan korban maupun ahli waris melalui bantuan prioritas dan dukungan dari berbagai sektor.
Bansos PKH untuk Korban Pelanggaran HAM
Sebagai bagian dari program pemulihan, korban atau ahli waris yang telah terverifikasi diberikan prioritas dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka masuk ke dalam komponen korban pelanggaran HAM berat.
Dana bantuan yang diberikan melalui bansos PKH mencapai Rp900.000 per bulan, dirapel setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian, total bantuan yang diterima adalah Rp2.700.000 per tahap.
Tunjangan dan Program Pemulihan Lainnya
Selain bantuan melalui PKH, program pemulihan ini juga mencakup sektor kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga peluang kerja. Bantuan yang diberikan diantaranya:
1. Tunjangan Kesehatan
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) prioritas. Kartu ini memungkinkan penerima manfaat untuk mendapatkan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit Indonesia tanpa batasan wilayah.
2. Tunjangan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyediakan beasiswa gratis kepada ahli waris korban. Beasiswa ini mencakup anak SD hingga perguruan tinggi.
3. Tunjangan Pertanian
Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa sapi kepada korban atau ahli waris yang memiliki potensi untuk mengelola sektor peternakan.
Bantuan ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi keluarga korban.
4. Dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Hukum HAM
Pemerintah memfasilitasi kemudahan bagi eksil untuk kembali ke Indonesia melalui kebijakan khusus. Langkah ini merupakan upaya memulihkan hak-hak mereka yang sebelumnya terpinggirkan akibat pelanggaran HAM.
Program tunjangan korban pelanggaran HAM ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan mereka mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.
Tidak hanya melalui bantuan finansial, tetapi juga akses kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi lainnya.
Bagi keluarga korban yang belum mendapatkan bantuan atau surat keterangan dari Komnas HAM, segera lakukan pendaftaran dan verifikasi agar bisa masuk ke dalam program pemulihan ini.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui lembaga terkait, seperti Komnas HAM atau dinas sosial setempat.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.