POSKOTA.CO.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyebut regulasi program sekolah swasta gratis masih tahap kajian.
"Saat ini, eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya," kata Teguh dalam sambutannya saat penyampaian Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, dikutip Selasa, 12 November 2024.
Teguh berujar, program sekolah swasta gratis diupayakan bisa segera terwujud. Ia menyebut, mekanisme sekolah swasta gratis tidak rumit.
"Dapat saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Sementara itu, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan diberikan berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala.
"Ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan," tuturnya.
Sekolah Gratis Jadi Solusi KJP yang Kerap Disalahgunakan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkapkan KJP kerap disalahgunakan oleh siswa dan orang tua siswa.
"Karena kondisi sekarang KJP itu banyak dipakai orang tua, bahkan untuk cicilan motor, untuk anaknya malah foya-foya, itu banyak terjadi," kata Ima kepada wartawan, Kamis, 7 November 2024.
"Itu yang sedang kita mendidik masyarakat bahwa sebenarnya KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar untuk menunjang mereka di pendidikan," sambungnya.
Ima menuturkan program sekolah swasta gratis sedang digodok pemerintah sebagai solusi terhadap penyalahgunaan KJP.
"Antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya. Maka itu kita harus tarik belakang dulu kenapa kita mau mengusulkan sekolah gratis," ujarnya.
Politis PDIP tersebut mengatakan, program sekolah swasta gratis masih dalam tahap pembahasan. Ia memastikan, sasaran sekolah swasta gratis adalah warga yang terdaftar DTKS.
Namun demikian, ia menegaskan program sekolah swasta gratis menyasar orang yang tidak mampu.
"Karena kalau anak mampu ya sudah dibiayai oleh orang tuanya, tapi kalau anak yang tidak mampu itu yang jadi prioritas kita Karena kita harus menjalankan keadilan sosial," jelasnya.
Lebih jauh, Ima mengatakan, sekolah swasta yang akan diajak bekerja sama diprioritaskan berada di pemukiman padat penduduk dengan ekonomi rendah.
"Yang pasti pertama, sekolah tersebut memang wilayah swasta padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya," ujarnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.