POSKOTA.CO.ID - Politisi Partai PDI Perjuangan yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa pembubaran dan pengrusakan di acara Diskusi 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan Aktivis Nasional' yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 28 September 2024 sebagai aksi premanisme.
Untuk itu ditegaskan Pramono, penegak hukum dan pemerintahan harus bertanggung jawab.
"Ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah perlu bertanggung jawab agar seperti ini tidak terulang kembali," tegas Pramono kepada wartawan, Selasa 1 Oktober 2024.
Dirinya pun meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas. Pramono pun menegaskan pembubaran diskusi di negara demokrasi tak boleh terjadi lantaran itu merupakan hak anak bangsa untuk menyampaikan pendapat.
Untuk itu, dia berharap sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya harus menegakkan prinsip demokrasi yang menganggap perbedaan pendapat sebagai hal wajar.
"Terpilih atau tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi atau dalam bentuk apapun sebagai negara demokrasi, tidak boleh terjadi," harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut.
"Kami mengamankan lima orang dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka," tegas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Minggu 30 September 2024.
Kedua tersangka tersebut ditegaskan Wira Satya bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Ada dua petugas keamanan hotel yang menjadi korban penganiayaan dan perusakan sejumlah properti yang ada di lokasi tersebut," bebernya.