Ciri NIK e-KTP Penerima Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Jutaan Rupiah dari Pemerintah, Cek NAMA Anda di Sini

Namun untuk mendapatkan bantuan, pemerintah menetapkan kriteria dan syarat bagi para penerimanya. 

Apa saja ciri penerima bansos sesuai dengan syarat dan ketentuan pemerintah? Simak rinciannya di bawah ini.

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Penerima bantuan harus merupakan WNI yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sah. Ini memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki hak.

2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Calon penerima bansos harus terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS adalah basis data resmi yang mencatat keluarga-keluarga di Indonesia yang membutuhkan bantuan sosial.

3. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Penerima bantuan wajib memiliki KKS, yang berfungsi sebagai alat penyaluran bantuan sosial secara non-tunai melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penerima bantuan termasuk dalam KPM, yaitu keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Cara Cek Status Penerima Bansos 2024

Untuk memverifikasi apakah Anda memenuhi syarat sebagai penerima Bansos PKH dan BPNT, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat Anda.
2. Masukkan data wilayah sesuai alamat KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
3. Isi nama lengkap sesuai dengan KTP.
4. Masukkan kode captcha yang ditampilkan untuk verifikasi.
5. Tekan tombol Cari Data’.

Jika Anda memenuhi syarat, hasil pencarian akan menampilkan informasi status penerima, keterangan, serta periode pemberian bantuan. 

Itulah informasi mengenai ciri-ciri pemilik NIK KTP penerima Bansos PKH dan BPNT dari pemerintah. Semoga bermanfaat.

DISCLAIMER: Penggunaan kata Anda dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca Poskota.co.id, melainkan penerima Bansos PKH 2024 dan BPNT yang terdaftar di DTKS sebagai KPM bantuan sosial pemerintah.

Terkait teknis penetapan, verifikasi, hingga proses pencairan PKH dan BPNT berikut jadwal tepatnya hanya diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemensos. Teknis detail biasanya tidak akan dipublikasikan atau disebar luas.