JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keluarga penerima manfaat (KPM) wajib mengetahui hal ini, pasalnya apabila ada kesalahan pada nomor induk kependudukan (NIK), daftar nama KPM bisa dicoret dari penerima bansos bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).
Bantuan sosial BPNT dan PKH ini merupakan program bansos reguler yang diberikan pemerintah pada penerima manfaat yang telah lolos verifikasi kelayakan serta terdaftar dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Untuk penyaluran terbarunya, Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan periode salur pada Juli - Agustus dan Juli - September.
Skema penyaluran saldo dana bansos dua bulan dan triwulan tersebut diberikan pada KPM pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) serta non KKS.
Lebih lanjut, perbedaan antara KPM KKS dan non KKS dari segi pencairan. Untuk KPM KKS bantuan disalurkan melalui Bank Himbara dan non KKS diberikan melalui Pos Indonesia.
Pada kabar terbarunya, penyaluran bansos BPNT Juli - Agustus dan Juli - September untuk KPM KKS dan non KKS telah sampai di tahap pengecekan rekening.
Sementara untuk penyaluran bansos PKH Juli - Agustus bagi KPM KKS telah berada di tahap final closing dan KPM PKH non KKS masih dalam tahap evaluasi komponen dan penerima manfaat.
Namun perlu diperhatikan oleh KPM, jika kedua bantuan ini bisa gagal didapat apabila ada ketidaksesuaian data penerima manfaat, seperti perbedaan NIK, alamat rumah dan lain sebagainya.
Cara Mengatasi Data KPM yang Tidak Sesuai
Dalam data DTKS yang dikelola oleh Kemensos, penerima manfaat terdaftar akan tertera mulai dari alamat rumah, kondisi ekonomi hingga nama KPM.
Dengan data tersebut, nantinya Kemensos akan memantau kondisi ekonomi penerima manfaat dari waktu ke waktu.
Kendati demikian, apabila ada perubahan data penerima manfaat wajib untuk memberitahu pada pendamping bantuan sosial setempat atau perangkat desa, utamanya untuk KPM non KKS yang penyalurannya melalui Pos Indonesia.
Alasan mengapa KPM non KKS harus melaporkan jika ada perubahan data, semisal tempat tinggal sebab nantinya akan sulit mendeteksi keberadaan KPM jika pencairan dana bantuan disalurkan.
Sebab, KPM yang pencairannya melalui Pos Indonesia akan diberikan surat pencairan dana yang dibagikan oleh pihak Pos.
Hal tersebut bisa menyebabkan bantuan yang diberikan pemerintah ini menjadi gagal salur. Untuk mengatasi itu, KPM tinggal melapor ke pendamping bantuan sosial.
Nantinya, data akan dipadankan dalam sistem DTKS dengan yang baru sehingga bantuan sosial tetap bisa didapat oleh penerima manfaat.
Dapatkan berita pilihan editor dan informasi menarik lainnya di saluran WhatsApp resmi Poskota.co.id. GABUNG DI SINI