KOALISI permanen sepertinya tak sebatas wacana yang pernah digulirkan sebelumnya. Tanda-tanda Koalisi Indonesia Maju (KIM) menuju permanen terlihat dalam pencalonan kepala daerah pada pilkada 27 November 2024.
Pada sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Sumatera Utara, misalnya, parpol Gerindra, Golkar, dan PAN mendukung nama kandidat yang sama.
Di Jawa Timur, misalnya, jauh sebelumnya ketiga parpol tersebut sepakat bakal mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur. Di Jawa Barat dan Jakarta, kandidat yang diusung juga sama, terdapat nama Ridwan Kamil.
Begitu juga di Sumatera Utara. Gerindra mengusung Bobby Nasution menjadi cagub, apalagi setelah Wali Kota Medan ini resmi menjadi kader partai Gerindra. Sebelumnya Bobby diberitakan telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon gubernur Sumut Partai Amanat Nasional (PAN).
Bobby juga telah mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk maju pada Pilgub Sumut. Lengkap sudah.
Dapat diprediksi koalisi tersebut akan terjadi di beberapa daerah lainnya, tak hanya di pilgub, juga pada pemilihan bupati/ wali kota. Maknanya, koalisi di pilpres akan dilanjutkan ke pilkada seperti telah diwacanakan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Bahkan, koalisi tak sebatas hingga gelaran pilkada, tetapi usai pilkada, ketika menjalankan menjalankan pemerintahan. Jika ini terbentuk, koalisi permanen tak hanya di lingkup pusat, juga di daerah-daerah.
Boleh jadi koalisi menjadi besar, jika parpol lain ikut bergabung dalam pilkada, mengingat untuk mengusung calon kepala daerah (cakada), memerlukan koalisi seperti halnya ketika mengusung pasangan Capres-Cawapres.
Menjadi pertanyaan apakah koalisi permanen itu baik bagi perkembangan demokrasi kita? Jawabnya akan beragam. Di satu sisi koalisi permanen akan menyatukan sejumlah parpol dalam visi dan misi yang sama dalam membangun daerah, bangsa dan negara. Setidaknya akan melancarkan program pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Menjadi persoalan, jika kontrol menjadi lemah. Sementara, pengawasan di mana pun diperlukan, lebih-lebih dalam menjalankan program pembangunan untuk menyejahterakan rakyat.
Pengawasan melekat sering disebut waskat di setiap institusi seperti adanya inspektorat, bukti bahwa di lingkup internal pun dibutuhkan adanya pengawasan, apalagi antar-instansi. Karenanya meski berkoalisi, sikap kritis dengan mengutamakan kepentingan rakyat harus tetap dikedepankan, bukan dikesampingkan. (*)