ADVERTISEMENT

Anggota DPR Kritik Hasil Panen Food Estate Gunung Mas: Proyek Gagal dan Tak Bermanfaat bagi Ketahanan Pangan

Selasa, 19 Maret 2024 17:07 WIB

Share
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. (Dok: Humas DPR RI)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. (Dok: Humas DPR RI)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menanggapi pernyataan pemerintah yang mengumumkan berhasil panen 25 ton jagung dari proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 

Johan menyebut, Food Estate sebagai proyek gagal dan hanya membuang-buang anggaran. Ia berujar, jagung yang ditanam di lahan Food Estate telah menghabiskan anggaran Rp54 miliar untuk proses penanamannya.

Sementara dalam pembukaan lahannya, menelan anggaran sangat besar, yakni mencapai Rp1,5 triliun.

"Ketika pemerintah membanggakan telah panen 25 ton jagung dengan modal sebesar itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Johan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Ia menyebut, dirinya sudah menolak proyek Food Estate di Gunung Mas. Namun, pemerintah bersikukuh tetap mempertahankannya. Bahkan Johan mengatakan, pemerintah berusaha menutupi kegagalan proyek perkebunan singkrong yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan menanam jagung.

"Saya menilai hal ini sebagai modus untuk pembenaran pemerintah bahwa lahan tersebut masih bisa dikelola, namun dengan hasil panen 25 ton jagung ini sudah memberikan kesimpulan nyata bahwa proyek ini sebagai proyek gagal dan tidak ada manfaatnya bagi ketahanan pangan nasional," kata Johan.

Johan menegaskan, di balik proyek ini, pemerintah telah menunjukan rasa ketidakberpihakan kepada petani, bahkan bersifat merusak keseimbangan lingkungan.

"Kita saksikan bahwa tidak ada petani yang mau terlibat menggarap lahan food estate tersebut dan juga dampak kerusakan lingkungan seperti hutan yang telah gundul berakibat banjir dan longsor yang akhirnya pasti merugikan kita semua," ucap Johan.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang salah kaprah ini. Menurutnya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan.

"Maka segera hentikan proyek food estate ini karena sudah pasti gagal, segera lakukan pemulihan kawasan yang dulunya hutan, alihkan anggaran yang ada untuk membantu petani melakukan usaha tani di lahan-lahan yang produktif serta bangun infrastruktur pertanian yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para petani kita dan bukan untuk kepentingan proyek tertentu?" ungkapnya. (Ril/Rizal Siregar)

ADVERTISEMENT

Reporter: Rizal Siregar
Editor: Febrian Hafizh Muchtamar
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT