JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono memastikan Lahan food estate sudah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Ia pun menegaskan, kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal program food estate bagian dari kejahatan lingkungan tidak mendasar.
"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK," kata Budi dalam keterangannya, Kamis, (17/8/2023).
"Ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin Pertama Dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya," sambungnya.
Budi mengatakan lahan yang dipakai sudah lama terbengkalai dan ingin dihidupkan kembali oleh Prabowo.
"Lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6000 sekian hektare itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto menyebut, kegagalan proyek food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dia menilai kegagalan tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Pasalnya, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto. (Wanto)
