PADA Kamis dan Jumat kemarin banjir parah melanda Ibu Kota Jakarta. Sejumlah jalan protokol banjir, menimbulkan kemacetan dimana-mana, banyak kendaraan mogok.
Hujan deras yang turun sejak dini hari disebut sebagai penyebab banjir, puluhan ruas jalan di Jakarta terendam banjir. BPBD DKI mencatat ruas jalan yang terendam banjir di Jakarta pada Kamis pagi, 29 Februari 2024 ada 26 ruas jalan tergenang, per pukul 09.00 WIB.
Itu menurut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji. Ruas jalan utama yang tergenang meliputi daerah Tegal Alur, Jakarta Barat. Untuk Jakarta Pusat terjadi di Jalan Cempaka Putih Raya, Cempaka Putih Barat. Jalan Letjen Suprapto, dan sejumlah jalan di kawasan Cempaka Putih, tergenang antara 20-40 cm.
Di Jakarta timur, Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur, Jalan Raya Cipinang (titik kenal RS Persahabatan), Cipinang di Jakarta Timur juga tergenang sekitar 20 cm.
Wialyah Jakarta Utara paling parah tergenang banjir, antara lain Jalan Yos Sudarso, Jalan Danau Indah Raya, Sunter Jaya, Jalan Raya MOI, Jalan Laksamana RE Martadinata, Tanjung Priok.
Kawasan Kelapa Gading jadi yang terbanyak tergenang, seperti Jalan Boulevard Barat Raya, Jalan Kelapa Hibrida, Jalan Biru Laut, Jalan Gading Putih Raya Utara.
Saat ini Jakarta dipimpin oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono, yang notabene pejabat pilihan Presiden Jokowi. Dia saat ini juga masih berstatus sebgai Kepala Sekretariat Presiden. Ternyata untuk penanganan banjir masih sangat mengecewakan, terbukti jalan-jalan tergenang.
Dulu Jokowi mengatakan, kalau dirinya menjadi Presiden, maka penanganan banjir di Jakarta akan lebih mudah, ternyata tidak terjadi juga. Bahkan, dia masih menjadi Presiden, dan Pj Gubernur DKI Jakarta, masih orangnya Jokowi, ternyata tak kunjung membaik juga penanganan banjir. Malah lebih baik di era Gubernur Anies Baswedan.
Heru Budi telah mengambil kebijakan menutup sejumlah sumur resapan di sekitar jalan, ini menjadi kritikan warga. Di media sosial, warganet mengatakan, di era Anies air dimasukkan ke sumur resapan, di era Pj Heru Budi, air dimasukkan ke dalam rumah.
Heru Budi harus membuktikan omongan Jokowi dulu, kalau dia jadi Presiden maka penanganan banjir di Jakarta akan mudah. Cepat buktikan itu, karena waktu lengser Jokowi tinggal 7 bulan.
DKI Jakarta saat ini dalam transisi, kalau jadi, yakni dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sebab Ibu Kota Negara menurut presiden Jokowi akan segera pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Kini RUU DKJ yang diusulkan pemerintahan Jokowi sedang dibahas di DPR. Di sana ada pasal bahwa nantinya, pengelolaan DKJ akan disatukan dengan kawasan aglomerasi (penyangga) Jabodetabek hingga Cianjur. Kabarnya akan di bawah naungan kendali Wakil Presiden (kalau jadi adalah Gibran Rakabuming Raka).
Hal ini sebenarnya ada sisi memudahkan untuk mengintegrasikan penanganan banjir, namun kualitas orang yang memimpin DKJ juga harus diperhitungkan, berat kalau orang seperti Pj Gubernur sekarang. Usulan pemerintah di RUU DKJ tersebut, juga menyebut, Gubernur akan ditunjuk Presiden, maka diduga yang akan ditunjuk juga orang-orangnya Jokowi juga. Tapi, RUU DKJ masih tarik-menarik antar fraksi di DPR.
Yang pasti, untuk penanganan banjir di Jakarta bukan hal yang mudah. Ke depan penangannya harus berdasar data ilmiah, kajian mendalam, dan jangan hanya selera karena faktor like & dislike. Pemimpin Jakarta harus benar-benar orang yang mengerti Jakarta, dan bukan orang yang ingin mengeruk duit di kota terbesar di Tanah Air ini. (*)