JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan kepala negara boleh berkampanye atau pun memihak dalam kontestasi politik Pemilu 2024.
Itu disampaikan Presiden menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu bole kampanye, presiden itu boleh memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Menurut Presiden, kita ini (presiden dan menteri) pejabat publik sekaligus pejabat politik. "Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.
Namun demikian, menurut Jokowi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan kunjungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah tidak ada kaitannya dengan kampanye akbar dari salah satu kontestan calon presiden (capres).
Oh tidak, ini daerah yang padat penduduk Indonesia kan populasi Jawa. Mulai dari Jateng, Jatim, Jabar begitu sehingga pelayanan sosial dan perlindungan sosial terkait dengan manusia harus dilihat,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia pun mengamini dalam tahun politik tentunya akan ada fase kunjungan kerja (kunker) tak bisa dihindarkan apabila berpapasan dengan momen kampanye.