Prabowo Bicara Pemberantasan Korupsi, Pejabat Tak Lapor LHKPN Disanksi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bicara jaminan penghasilan aparat penegak hukum dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam dalam acara Paku Integritas KPK yang diikuti tiga paslon capres-cawapres di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, (17/1/2024).

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto saat acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu, mengusulkan pejabat yang tidak jujur melaporkan hartanya di LHKPN dijatuhi sanksi.

Dia mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang sistemik sehingga penanggulangannya membutuhkan kebijakan yang juga menyeluruh, termasuk diantaranya memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur,” kata Prabowo.

Ia melanjutkan sanksi merupakan kebijakan yang realistis untuk menekan korupsi, karena kurangnya transparansi menjadi celah aksi rasuah itu terjadi.

"Saya memandangnya dari segi sistem, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo Subianto.

Prabowo mengklaim, jaminan kualitas hidup ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju dan terbukti menekan angka korupsi seperti di Amerika dan Inggris. Bahkan, tegas Prabowo, hakim agung dijamin jabatannya seumur hidup.

"Dia (hakim agung) hanya bisa berhenti apabila dia sakit dia minta berhenti atau dia meninggal itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian ketua mahkamah agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar dari perdana menteri. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali ini yang saya anggap pendekatan sistemik," terang Prabowo Subianto. (Wanto)