JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Belum ditahannya eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dan kedua rekannya dalam perkara dugaan penyuapan oleh KPK menimbulkan kekecewaan banyak publik. Tak tekecuali pihak pelapor.
"Kami menduga KPK tidak profesional, tidak tegas, dan tidak serius menangani perkara yang diduga melibatkan ketiga orang tersebut," kata pengacara Helmut Hermawan, M. Sholeh Amin, pada Senin (16/1/2024).
Sholeh Amin menyatakan, bahwa perkara ini bermula dari laporan yang dilakukan oleh Helmut Hermawan melalui kuasa hukum dan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan tindak pidana “pemerasan dalam jabatan” yang diduga dilakukan oleh EOSH dalam posisinya selaku pejabat publik bersama dengan YAR dan YAM.
KPK telah menetapkan ketiga orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi
Namun, Sholeh Amin menyatakan sejumlah kekecewaan kepada penyidik KPK atas beberapa fakta yang diabaikan dalam perkara tersebut. Pihaknya menyesalkan dan menyayangkan penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka.
Padahal fakta yang sesungguhnya terjadi, lanjut Sholeh Amin, perkara ini merupakan perkara yang dilaporkan sendiri oleh Helmut Hermawan selaku pelapor sekaligus korban, melalui kuasa hukum kepada KPK atas tindak pidana pemerasan dalam jabatan.
Menurut Sholeh Amin, bahwa tidak ada fakta mengenai unsur suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Helmut Hermawan kepada EOSH dalam perkara ini. Sholeh menjabarkan, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh EOSH bersama dengan YAR dan YAM dengan meminta 12,5 persen saham PT Citra Lampia Mandiri.
"Permintaan itu disertai dengan ancaman kepada Helmut Hermawan unt
uk diproses hukum apa bila tidak dipenuhi," tegas Sholeh Amin.
Lebih jauh Sholeh Amin mengatakan, saat ini EOSH, YAR, dan YAM telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ironisnya, kata dia, penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan kepada ketiga tersangka itu, sebagaimana yang telah dialami oleh Helmut Hermawan sebagai pihak pelapor.
"Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum telah tebang pilih dalam mengusut perkara ini," ujar Sholeh Amin.
Menurut dia, bila alasan bahwa EOSH, YAR, dan YAM melayangkan upaya hukum praperadilan sehingga tidak ditangkap dan ditahan, maka hal tersebut merupakan penyesatan hukum yang nyata.
Sholeh Amin mengatakan, dalam sejarah KPK sejak berdiri tidak pernah seorang pun yang telah menjadi tersangka menggunakan instrumen praperadilan sebagai alasan untuk menunda penangkapan atau penahanan oleh KPK.
"Hal ini menunjukkan KPK saat ini sudah tidak lagi menjadi penegak hukum yang profesional dan berkeadilan serta telah kehilangan sense of justice sebagai lembaga antikorupsi," tegas Sholeh Amin.
Sholeh Amin menyatakan, dalam sejarah penegakan hukum oleh KPK, selama ini ditujukan kepada penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Namun, untuk kasus yang menjerat EOSH selaku pejabat dan penyelenggara negara sangat berbeda karena yang bersangkutan masih bebas berkeliaran sementara pihak swasta yang bertindak sebagai pelapor yaitu Helmut Hermawan, telah menjalani penahanan.
"Kami menganggap langkah atau strategi KPK, yang melakukan pembiaran terhadap EOSH, YAR dan YAM (karena belum ditahan), merupakan langkah yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh mengusut perkara ini. Sungguh sikap KPK dalam perkara ini telah melukai rasa keadilan hukum," ujar Sholeh Amin.
Sholeh Amin juga menyorot mandeknya pengusutan mengenai transaksi mencurigakan yang mengarah kepada EOSH.
Menurut dia, data tersebut diungkap sendiri oleh komisioner KPK beberapa waktu lalu bahwa ada aliran uang ratusan miliar yang mengalir ke rekening bank kedua asisten EOSH yaitu YAR dan YAM. Namun, hingga saat ini KPK tidak lagi memprioritaskan penelusuran atas aliran uang tersebut.
"Padahal dengan mengungkap asal aliran dana ratusan miliar tersebut, maka akan menjadi terang perkara ini. Apakah terdapat kaitannya dengan perubahan-perubahan akta yang mengambil alih PT APMR dan PT CLM? Tentunya hal itu terungkap apabila KPK mau benar-benar serius mengungkap perkara ini," kata Sholeh Amin.
Atas sejumlah fakta dan kejanggalan tersebut, Sholeh Amin mendesak KPK dapat bertindak secara profesional dan menunjukkan kewenangannya dalam menegakkan hukum tanpa pilih kasih dan tebang pilih. Selain itu, kata dia, KPK dapat memperlakukan hal yang sama kepada terlapor untuk segera ditahan, sebagaimana yang dilakukan kepada Helmut Hermawan selaku pelapor sekaligus korban.
"KPK tidak hanya mengusut tindak pidana korupsinya saja, tetapi juga mengusut tuntas mengenai dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang dahulu pernah dilansir oleh KPK sendiri," pinta Sholeh Amin.
Sholeh Amin menyatakan, penegakan hukum dan penanganan perkara tersebut di KPK, sangat ironis. Menurut dia, langkah Helmut Hermawan dengan itikad baik melapor kepada KPK selaku korban, justru ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.
"Dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran hukum yang nyata. Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati, jangan sampai mengalami hal yang serupa dialami oleh klien kami," ujar Sholeh Amin.