SERANG, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi I DPRD Banten, Jazuli Abdilah mengungkapkan nasib guru honorer masih belum memiliki kejelasan.
Menurutnya, sejauh ini sudah ada ribuan guru dua mata pelajaran yang mengadu ke Komisi I, akibat tidak mendapatkan formasi PPPK.
Ia menyebutkan, hal itu menandakan pemerintah tidak memiliki perhatian kepada guru mata pelajaran tertentu.
"Tapi ada guru agama tidak ada satu pun formasi. Nggak ada 500 kuota dari formasi satu pun untuk guru agama. Gak lama lagi datang guru sosiologi," katanya, Kamis (30/11/2023).
Ia menduga, tidak adanya formasi untuk guru agama dan sosiologi lantaran tidak diajukan oleh Pemprov Banten. Sebab pemerintah pusat membuka formasi berdasarkan usulan daerah.
"Nggak mungkin pusat mengeluarkan formasi kalau tidak ada usulan dari daerah," ungkapnya.
Di sisi lain, ada juga persoalan tenaga honorer lain yang sedang gamang lantaran tidak terinjek pada syarat untuk menjadi CPNS.
Dari 16.673.000 jumlah honorer yang jadi kewenangan Pemprov Banten, ada 6 ribu yang tidak terdata di pemerintah pusat.
"Dari 16 ribu yang masuk cuma 6 ribuan tidak terinjek. Ini yang kemarin demo. Jadi injek ini pintu masuk jadi CPNS," paparnya.
Saat ini, Jazuli mengaku sedang mendorong kepada dinas agar menganggarkan honorarium untuk tenaga honorer yang tidak terinput. Sehingga mereka masih mendapat gaji.
"Yang sudah terinjek belum tentu juga nasibnya. Kami ingin memastikan mereka tidak dihapus, sehingga BKD walaupun tidak terdata nasional tapi ada di data lokal. Yang mengeluarkan SK dinas bukan BKD. Makanya kita pastikan honorer di anggarkan," tutupnya.