ADVERTISEMENT
Rabu, 22 November 2023 16:24 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menilai, polemik menu makanan tambahan pencegahan stunting di Kota Depok terjadi karena kurangnya pengawasan.
“Pengawasan internal saja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya,” kata Pahala dalam keterangannya, Rabu, (22/11/2023).
Menurut Pahala, tak ada yang salah dengan pemberian itu. Karena, wujud makanannya sudah ada dan diberikan kepada masyarakat.
“Kan sudah bener tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan,” tegasnya.
Sementara itu, sorotan soal makanan tambahan pencegahan stunting beberapa kali diunggah oleh akun Instagram @depok24jam. Salah satunya, soal lebih banyak komposisi tepung dibandingkan sayur dalam olahan bakwan goreng.
“Menu kudapan program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kp Sidamukti, Depok hari ini 3 potong bakwan. Tapi kebanyakan tepungnya min. Sayurannya sedikit. Alhamdulillah,” demikian unggahan di akun tersebut.
Unggahan ini kemudian ditanggapi warganet. “Itu ada sayurnya. Cuma bisa dilihat orang indigo saja,” tulis akun @euis.noviyanti mengomentari unggahan foto bakwan.
Tak hanya itu, menu lain juga diunggah dari laporan masyarakat. “Menu-menu stunting: dari hari ke-1 diberi bubur, hari ke-2 bola-bola singkong dan kentang, hari ke-3 makaroni telur puyuh, hari ke-4 nugget tempe, hari ke-5 sayur sawi dengan tahu putih, dan hari ke-6 bola nasi wortel.”
“Namun, selama enam hari tersebut, anak saya tidak mau makan makanan yang disiapkan oleh kader. Apakah menu ini sesuai untuk mencegah anak stunting? Untuk hari ini belum dapat. Nanti diinfokan di grup kalo menunya udah ready. Diambil di rumah kader Posyandu. Dan setiap ngambil itu ga dijelasin apa komposisi makanan itu dan harus bawa tempat wadah sendiri karena tempat toples yang ada stiker wali dan wakil itu buat nanti dibalikin lagi.
Seperti diketahui, anggaran program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting di Kota Depok senilai Rp4,4 miliar menjadi sorotan.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT