“Niatnya memang bagus mengatasi kemecetan, tapi itu kan sudah jadi tanggung jawab pejabat yang duduk di pemerintahan,” keluh Narsim, pria paruh baya pengemudi ojek online (ojol).
Sebagai pekerja ojol, aturan itu jelas akan berdampak kepada penghasilannya.
“Aturan belum ditetapkan aja, pemasukan kita sudah ngos ngosan, karena orderan yang terbatas,” katanya lagi.
“Masa pemerintah tega sih sama warga seperti kami yang sudah cari uang susah ditambah harus keluar biaya ekstra,” tuturnya.
Keluhan Narsim ditimpali rekannya, Teguh yang berbeda profesi.
Bapak tiga anak pemilik lapak kaki lima (PKL) ini menilai sejatinya urusan permasalahan yang ada di wilayah menjadi tanggung jawab pejabat terkait yang duduk di pemerintahan.
“Masa tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan tanpa harus membuat rakyat sengsara. Dengan anggaran triliunan rupiah, kenapa tidak memperlebar jalan dengan menggusur dan mengganti bagunan yang ada di sekitar jalan. Jangan korbankan rakyat kecil dong,” timpal Teguh. (*)
