JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendorong kepolisian untuk membuka akses bantuan hukum masyarakat adat Pulau Rempang yang ditangkap saat aksi penolakan relokasi.
Perwakilan LBH di Pekanbaru, Noval Setiawan mengatakan pihaknya juga mendorong kepolisian untuk membuka seluruh akses terhadap keluarga hingga kesehatan bagi masyarakat adat Pulau Rempang yang ditangkap.
"Kami juga meminta Polda Kepri untuk membuka dan memberikan akses kesemua orang yang ditangkap terhadap keluarga dan tenaga kesehatan jika ada yang mengalami luka baik fisik maupun psikis," paparnya.
Diketahui puluhan masyarakat adat Pulau Rempang ditangkap aparat buntut aksi penolakan relokasi. Sejauh ini ada sebanyak tujuh orang telah ditetapkan tersangka.
Maka dari itu, Noval meminta agar mengawasi secara transparan terkait proses hukum terhadap masyarakat adat yang ditangkap hingga ditetapkan tersangka.
"Kami meminta kepada Kepala Kepolisian Polda Kepri untuk memerintahkan Kabid Biro Wasidik mengawasi secara transparan, imparsial dan akuntabel terkait proses hukum yang dialami baik yang didampingi oleh Tim Advokasi maupun tidak," ucapnya.
Sekedar informasi, Pulau Rempang sedang mencekam akibat bentrok yang terjadi antara masyarakat adat dengan aparat.
Bentrokan dipicu lantaran masyarakat adat yang menolak kedatangan aparat yang hendak memasang pasok tata batas lahan proyek Rempang Eco City.
Proyek ini merupakan proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata.
Masyarakat adat yang mendiami Kepulauan Rempang sejak 1843 tersebut menolak direlokasi dan melakukan perlawanan.
Dalam video yang beredar luas, tampak siswa-siswi yang ada di Kepulauan Rempang sempat menjadi korban karena tembakan gas air mata.
Dinarasikan, para siswa dan masyarakat adat di sana banyak yang terluka. Bahkan di antaranya dilarikan ke rumah sakit.