Janji Politik vs Politik Janji

“Menjadi tugas para elite politik untuk senantiasa menyeimbangkan janji
politik dengan politik janji. Jangan mengobral janji, jika tidak punya
kemampuan untuk menepati.Jangan pula menjadikan janji hanya penuntut
tanggung jawab moral..”
-Harmoko-
 
Beragam janji mulai ditebar para elite politik menjelang gelaran pileg dan
pilpres 2024, sering disebut sebagai janji politik.

Terpantau, janji yang disampaikan tidak lagi bersifat makro memajukan bangsa
dan negara, memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi lebih
spesifik, sebut saja mengenai kebijakan apa yang bakal ditempuh untuk
memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa.

Tentu, langkah itu akan dilakukan setelah pihaknya terpilih sebagai pemimpin
bangsa melalui pileg ataupun pilpres.

Itulah sebabnya, janji politik lazimnya dilakukan oleh para calon pemimpin,
meski bisa juga oleh mereka yang sudah menjadi pemimpin.

Apakah janji seperti ini salah? Jawabnya tidaklah salah. Bahkan, dalam dunia
politik, dalam negara demokrasi, janji politik itu diperlukan untuk mengukur
sejauh mana tingkat keberhasilan seorang pejabat – pemimpin dalam
memperjuangkan aspirasi rakyat.

Janji politik bisa menjadi arah dan panduan dalam mengejar target dan sasaran
setelah mendapat mandat dari rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kekuasaan yang demokratis untuk rakyat.

Dalam sebuah negara demokrasi, sangatlah tegas bahwa kekuasaan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari rakyat sudah jelas, pejabat terpilih berasal dari rakyat. Oleh rakyat juga
fakta adanya bahwa mereka yang menjadi pemimpin karena dipilih oleh rakyat.
Nah! untuk rakyat ini yang masih perlu diuji bersama. Janji politik bisa
dijadikan indikator untuk menguji apakah jabatan dan kekuasaan yang
dimilikinya dipergunakan untuk sebaik – baiknya demi kepentingan rakyat.
Apakah  ada upaya sungguh – sungguh dengan kekuasaan yang dipunyai
kemudian menelorkan kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi janjinya
kepada rakyat.

Ingat! Para pejabat dipilih oleh rakyat yang percaya terhadap apa yang
dijanjikan. Karenanya menjadi kewajiban bagi pejabat terpilih melakukan
pengambilan keputusan yang senantiasa diarahkan untuk memenuhi janjinya
kepada rakyat.

Itulah yang disebut politik janji. Proses pengambilan keputusan untuk
 menentukan janji politik mana yang bisa disegerakan, dituntaskan, atau
dikerjakan melalui proses pentahapan sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
Politik janji wajib dijalankan untuk memenuhi janji politik. Keduanya
hendaknya dijalankan dengan penuh keselarasan, bukan berat sebelah, bukan
pula saling berlawanan.