Warga Kepulauan Seribu Terima 386 Sertifikat PTSL dari Menteri ATR/BPN

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID- Menteri Agraria,Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Hadi Tjahjanto menyerahkan 386 sertipikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk warga yang tinggal di Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, Jakarta. 

Penyerahan sertifikat PTSL  tersebut dilakukan secara door to door kepada 36 penerima perwakilan dengan menelusuri pemukiman warga sepanjang kurang lebih 500 meter di Pulau Panggang. 

Tujuan pembagian dilakukan secara door to door itu adalah untuk memastikan secara langsung bahwa sertipikat yang dibagikan telah sesuai. dengan nama penerima sertipikatnya, luas bidang tanahnya, dan tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas saat proses penerbitan sertipikat tersebut.

“35 sertipikat yang diserahkan kali ini, merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan terdapat 1 (satu) sertipikat tanah wakaf sebagai impelementasi dari Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren serta wujud dari penyertipikatan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi,” ujar Hadi dalam siaran persnya, Sabtu (12/8/2023)

Ia mengatakan, terbitnya sertipikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan, tetapi menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah-daerah perbatasan.

Terkait program PTSL di seluruh Indonesia, dari target 126 juta bidang tanah, saat ini tanah yang sudah terdaftar berjumlah sekitar 105,2 juta bidang, di mana sekitar 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.

"Di Kabupaten AdministrasiKepulauan Seribu sendiri, persentase tanah terdaftar sudah mencapai 99,50 persen dan ditargetkan akhir tahun 2023 PTSL di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara rampung 100 persen," cetusnya.

Untuk diketahui, penambahan nilai ekonomi dari program sertipikasi tanah sejak tahun 2017 mencapai sekitar 5.574 Triliun rupiah. Adapun di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun (tahun 2022) mencapai 25 Triliun rupiah.

Diharapkan dengan diserahkannya sertipikat tanah ini, masyarakat dapat menjaga sertipikat yang telah diberikan. Selain itu, diharapkan juga masyarakat dapat menjaga tanda batas tanahnya dengan baik, jangan sampai diserobot oleh oknum Mafia Tanah.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo,kepala BPN Jakarta Utara Taufik Suroso Wobowo beserta jajaran.