JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait persoalan banjir yang menjadi masalah akut di Ibu Kota.
Pasalnya, jika proyek tersebut tidak dilanjutkan, Jakarta akan terendam seperti banjir kala itu yang sampai merendam Istana Negara.
Hal tersebut disampaikan Fernando buntut adanya warga yang mengadukan ihwal adanya proyek mangkrak selama 10 tahun program normalisasi Kali Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel) warisan Jokowi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono harus fokus dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ketika dipercaya memimpin Ibu Kota.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pj Heru Budi) harus fokus dan konsisten dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini masih belum terselesaikan," ujar Fernando saat diwawancarai Poskota, Senin (24/7/2023).
"Seperti Kali Pesanggrahan yang proses normalisasi mangkrak selama 10 tahun. Akibat mangkrak pembangunan kali Pesanggrahan membuat beban karena harus menyewa lahan yang dimanfaatkan untuk menyimpan tiang pancang sehingga tidak tepat guna," jelasnya menambahkan.
Tak hanya itu, Fernando juga turut mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengingatkan Pj Heru Budi terkait proyek mangkrak Normalisasi Kalo Pesanggrahan.
"Seharusnya normalisasi kali Pesanggrahan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk diingatkan ke Pj Heru, apalagi tidak lanjutkannya normalisasi setelah Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta," imbaunya.
Tak sampai disitu, Akademisi asal Universitas 17 Agustus ini juga menuding Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI yang menyebutkan lagi fokus terhadap Proyek Kali Ciliwiung terlalu diada-adakan. Sebab, menurut Fernando, Dinas SDA seharusnya menuntaskan terlebih dahulu proyek yang sebelumnya sudah ada namun menjadi mangkrak.
"Alasan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta fokus menangani kali Ciliwung sesuai program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlalu mengada-ada karena seharusnya dituntaskan dahulu kemudian berlanjut mengerjakan kali Ciliwung," kata Fernando.
Lebih lanjut, ia juga menyebut, jangan sampai dianggap sistem kerja Pemprov DKI Jakarta tidak fokus menuntaskan secara bertahap persoalan yang selama ini dihadapi oleh warga.
.png)
.jpg)
