Gas Melon Langka dan Mahal Ini Penjelasan Pengamat Ekonomi Energi UGM

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi di Pasar Tradisional Bululawang Malang, Jokowi mendapat aduan masyarakat bahwa terjadi kelangkaan dan kenaikkan harga Elipiji subsidi 3 kilogram (kg) yang dikenal sebagai gas melon. 

Untuk merespon aduan masyarakat tersebut Jokowi mengatakan bahwa gas melon yang harganya disubsidi oleh pemerintah memang diperebutkan di pasar. Jokowi lalu mengingatkan bahwa LPG-Subsidi 3 kg seharusnya diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin. 

"Kelangkaan LPG 3 Kg sesungguhnya sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun,  tanpa ada solusi  mengatasi masalah tersebut. Tidak bisa dihindari kelangkaan gas melon itu menyulut kenaikan harga jual gas melon  di pasar," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya dampak konsumen rakyat miskin harus menanggung beban berat akibat kenaikkan harga LPG 3 Kg. Penyebab kelangkaan tersebut, salah satunya disebabkan adanya migrasi besar-besarn dari kosumen LPG Non-Subsidi  ke LPG-Subsidi, yang harga per Kg lebih murah lantaran harganya disubsidi. 

"Migrasi besar-besar itu terjadi disebabkan penggunaan sistim distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistim distribusi terbuka," ucapnya.

Dalam sistim distribusi terbuka, konsumen yang tidak berhak memperoleh subsidi dapat dengan bebas membeli LPG-Subsidi, tanpa ada sanksi. LPG-Subsidi yang diperebutkan menyulut kelangkaan gas melon di pasar. Dampaknya, terjadi kenaikkan harga LPG-subsidi yang menambah beban bagi rakyat miskin akibat kenaikkan harga LPG-Subsidi.

"Untuk mengatasi masalah tersebut, Pertamina harus berani mengubah sistim distribusi dari sistim distribusi terbuka menjadi menjadi sitim distribusi tertutup agar LPG-Subsidi diperuntukkan hanya untuk rakyat mikskin yang berhak memeproleh saubsidi. Kalau bersedia, Pertamina sebenarnya dapat menggunakan data yang berhak menerima subsidi dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah digunakan untuk dasar pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)," urainya.

Tanpa ada keberanian Pertamina untuk mengubah sistim distribusi terbuka menjadi sisatim distribusi tertutup, jangan harap kelangkaan, kenaikkan harga LPG 3 KG, dan subsidi salah sasaran dapat diatasi.

"Dalam kondisi tesebut, jangan salahkan rakyat miskin kalau mereka selalu mengadu kepada Presiden Joko Widodo pada setiap kunjungan kerja di pasar-pasar tradisional," tutupnya. (rizal)