Timwas Haji DPR Tinjau Pemondokan Jemaah di Mekkah, Ini Hasilnya

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang melakukan tinjauan lapangan ke lima titik pemondokan jemaah di Kota Makkah, Arab Saudi, Sabtu (24/6/2023). 

Beberapa temuan menjadi concern dari para Anggota Timwas Haji DPR RI.  "Timwas DPR akan memantau pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami menurunkan tim sampai lima kelompok untuk memantau akomodasi di beberapa sektor yang akan kita kunjungi. Ada teman-teman yang di bidang kesehatan, ada bidang transportasi, ada katering, ada juga sumber daya manusia," ujar Marwan.

Politisi PKB ini menjelaskan Timwas Haji DPR RI yang dipimpinnya akan meninjau beberapa sektor yang kita kunjungi, ada sektor 1 meliputi Jawa Barat sebagian Banten, kemudian sektor 9 sekarang ini diisi dari sebagian Sumatera Utara dan sebagian dari DKI Jakarta. 

"Pada dasarnya, layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Baik itu hotel, kemudian kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, bisa menjangkau Jemaah,” kata Marwan.

“Kami tadi sampai melihat kamar-kamar di dalam hotel-hotel itu, Kalaupun di dalamnya itu ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para jemaah, tapi itu sesuai dengan ukuran kamar. Kalau ukuran kamarnya kecil hanya 4 tempat tidur, yang besar 6 tempat tidur, jadi tidak ada persoalan dengan angka, sebetulnya itu ketercukupan ruangan. Tentu saja, kalau ruangannya besar yang akan berakibat hanya kamar mandi, antriannya lebih panjang," sambungnya.

Namun demikian, Legislator Dapil Sumatera Utara II juga memberikan catatan beberapa hal atas hasil tinjauan, pertama mengenai ibadah, nanti perlu perbaikan. Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jamaah mendapatkan kesempatan 'arbain' di Madinah. Kali ini temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jemaah yang tidak dapat arbain karena di sana (Madinah) itu hanya waktu yang terpakai 8 hari. 

"Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu solat berjemaah tidak dapat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah. Supaya jemaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa arbain," jelas Marwan.

Yang kedua, catatan kami khususnya makanan, ada kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan. Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan. 

Kami menemukan di beberapa sektor itu diselesaikan perkloter atau perombongan bahwa mereka bisa memesan di lingkungan hotel ini. Harganya juga lumayan murah, ada yang hanya 12 riyal sampai 20 riyal, lumayan juga lauknya. Umpamanya lauknya itu ada kangkung, ada bayam, ada ayam, sambalnya juga terasa. Itu cukup murah, tapi kami menduga bahwa ini kalau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan perkloter.

"Masa-masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakatkan nanti bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa indomie atau apa namanya. Kalau makan pop mie, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan pop mie dan indomie, kita khawatir ya kesehatan jamah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jamah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," tandasnya.