JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri telah menetapkan 457 tersangka terkait tindak pidana TPPO dan kejahatan perlindungan pekerja migran di seluruh Indonesia.
Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk periode 5-17 Juni 2023.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai menghadiri acara pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea dan Jepang di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Senin (19/6/2023).
"Laporan polisi sebanyak 385 orang, korbannya 1.476 orang tindak pidana perdagangan orang itu baru. Antara 5 sampai 17 Juni diitetapkan tersangka tidak sedikit 457 orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Mahfud, Senin.
Mahfud menuturkan, dalam kasus TPPO ini modus terbanyak yakni korban diming-imingi menjadi Pembantu Tumah Tangga (PRT), Pekerja Seks Komersial (PSK), eksploitasi anak, hingga menjadi Anak Buah Kapal (ABK).
Dirinya menambahkan, saat ini masih ada 356 terduga pelaku lain yang sedang diburu polisi. Ratusan terduga pelaku itu diduga dilindungi oleh para sindikat.
"Karena selama ini kalau ada tindakan-tindakan pidana TPPO itu ada sindikatnya ada yang melindungi sehingga sulit kita masuk," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya tengah memperbaiki tata kelola, penempatan dan perlindungan para PMI.
Perbaikan tata kelola itu salah satunya yang saat ini berjalan adalah program goverment to goverment (G to G).
Hal itu dilakukan agar para PMI merasa aman dan terjaga selama bekerja di luar negeri. Ia juga memastikan, negara hadir dalam melindungi para PMI.
"Tidak akan ada manusia yang rela anak bangsa dihinakan martabatnya dengan diperdagangkan. Kita tidak akan pernah rela merah putih kotor, robek, hanya karena pesta pora para sindikat di republik ini," pungkasnya. (Pandi)
