DPR Dorong OJK Buat Peraturan Unit Usaha Syariah Dapat Lakukan ‘Spin-Off’ 50 Persen

 Hal itu mengingat, menurut Musthofa, melihat prospek Kalimantan Timur ke depannya yang akan menjadi episentrum kekuasaan negara (ibu kota nusantara). Sehingga, bisnis perbankan syariah ini memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga, segala macam infrastruktur perekonomian harus segera dimulai dan diselesaikan lebih dulu, agar tidak terlambat. 

 "Bahwa kekuatan negara itu adalah satu harus ditopang oleh perekonomian. Kalau nanti di (Kalimantan Timur) sini akan jadi ibu kota negara, sistem perekonomiannya tidak dibangun, infrastrukturnya tidak dibangun dari sekarang, persiapannya tidak dilakukan dari sekarang, ya nanti akan ketinggalan. Maka untuk itu imbauan saya ketika kita melihat bahwa growth, pertumbuhan tingkat kesehatan ekonomi, mulai dari CAR, RPL, ROA, ROE, POPO-nya ini cukup baik, malah saya berikan spirit kepada kawan-kawan pengelola mudah-mudahan mereka tetap konsisten. Karena kata kunci untuk mengelola bank adalah konsistensi dan juga harus menjaga integritas," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. 

Perbankan syariah yang ada di wilayah Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) UUS PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang memiliki Kantor Pusat di Provinsi Kalimantan Timur, serta 11 (sebelas) Kantor Cabang / Kantor Cabang Syariah dari Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, UUS Bank Danamon Indonesia, UUS Maybank Indonesia, UUS Bank Mega Syariah, UUS Bank OCBC NISP, UUS Bank Permata, UUS Bank Sinarmas, UUS Bank Tabungan Negara, dan UUS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.  

Diketahui, saat pertemuan, terdapat beberapa keluhan dari Bank Syariah Indonesia. Di antaranya mereka tidak memiliki bank syariah lainnya yang dapat dijadikan partner kompetisi. Sehingga, mereka bekerja sama dengan koperasi, yang tentunya dapat membantu kinerja BSI lebih baik ke depannya. 

 Terkait hal itu, Musthofa menilai pada dasarnya semangat yang dimiliki adalah sama-sama ingin menjadi bank syariah. Tetapi, kondisi saat ini mereka belum menjadi bank syariah, yaitu masih menjadi Unit Usaha Syariah. Oleh karenanya mereka saat ini bergerak bersama seperti BSI. 

"Maka mereka sekarang bergerak bersama kalau seperti BSI, nanti untuk literasi dan lain sebagainya itu maka peran dari BI dan OJK bagaimana penerimaan pemerintah," tutupnya. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Marsiaman Saragih, Masinton Pasaribu (F-PDIP), Imron Amin (F-Gerindra), Farida Hidayati (F-PKB), dan Harmusa Oktaviani (F-PD). (rizal)