Sorot: Etika Cawe-Cawe

Oleh Ilham, Wartawan Poskota

UCAPAN Presiden Jokowi akan cawe-cawe berkaitan kontestasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi bahan perbincangan publik hingga kini. Cawe-cawe secara umum bisa diartikan ikut campur dalam suatu persoalan.

Karena itu, cawe-cawe Jokowi dianggap publik akan ikut campur berkaitan Pilpres 2024, namun hal itu jika sudah berurusan dengan bangsa dan negara. Lalu yang menjadi masalah Jokowi melanggar hukum? 

Sebagian besar pengamat menilai sikap Jokowi tersebut tidak melanggar hukum dan konstitusi. Tetapi apa-apa yang tak diatur oleh hukum, masuk dalam wilayah etik. Sehingga akan bisa memicu persoalan lain, karena berkaitan dengan etika bernegara.

Karena itu, publik menjadi tahu kualitas moral seseorang dari cara mereka memperlakukan etikanya. Dalam kondisi dinamika politik saat ini tidak pantas disampaikan karena berpotensi serius dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Presiden seharusnya sebagai wasit, tidak berat sebelah kemudian ikut menenangkan suhu politik yang sudah memanas, bukan malah memperkeruh dengan etika cawe-cawenya.

Sebagai pemimpin bangsa, Jokowi harus menunjukkan seorang pemimpin bagi semua golongan dan tidak larut dalam dorongan partai. Ingat, Jokowi adalah kepala negara bukan hanya milik relawan dan sekumpulan partai, tapi milik rakyat Indonesia.

Jadi biarkan rakyat memilih, jangan mengatur-atur pilihan bahwa pilihannya yang terbaik dan bisa melanjutkan programnya. Apalagi menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power.

Kita berharap Presiden Jokowi tidak hanya sekedar mengatakan demi bangsa dan negara, tapi langsung bertindak agar Pemilu berjalan damai dan adil. Rakyat juga perlu dilibatkan sebagai saksi untuk melihat sejauh mana Presiden bertindak.

Karena membuka ruang bagi siapa saja untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dapat memberikan sebuah preseden yang baik dan penting di masa mendatang.