MAPKB Ingin Jakarta Menjadi Kawasan Pendidikan dan Peradaban Pasca tak Menjadi Ibu Kota

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) ikut terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta.

Wakil Ketua MAPKB H Zainuddin mengatakan, telah meminta Kemendagri agar RUU Daerah Khusus Jakarta tidak hanya fokus pada kawasan ekonomi global saja. Akan tetapi, Jakarta dapat difungsikan sebagai kawasan pendidikan dan peradaban.

"Ini usulan aspirasi kami ke sana, nah sekarang yang baru diakomodir itu soal kemajuan kebudayaan tentang pengelolaan pemanfataan, badan-badan usaha lain dalam kerangka untuk memajukan adat istiadat dan budaya Betawi," ujar Zainuddin saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Selain itu, Zainuddin juga mendorong keberadaan MAPKB terlegitimasi dalam pasal di RUU tersebut. Bahkan pihaknya menginginkan, penjelasan mengenai dana abadi untuk pelestarian kebudayaan dapat masuk dalam rancangan payung hukum itu.

"Ini masih dalam konteks kami berkoordinasi untuk memperjuangkannya bersama-sama," kata pria yang juga menjadi Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 tersebut.

Zainuddin mengungkapkan, poin-poin tersebut akan menjadi pembahasan dalam Kongres Perdana MAPKB yang digelar di Balai Kota pada 9 Juni dandi Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara pada 10 Juni. Kongres ini akan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kami coba melakukan sesuatu dengan berbudaya dengan santun. Kami yakin apa yang menjadi aspirasi kami dalam kerangka untuk makin melengkapi keberadaan orang Betawi di Jakarta bisa masuk dalam RUU Daerah Khusus Jakarta," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MAPKB Haji Riano P Ahmad menambahkan warga Jakarta harus terlibat dan memprioritaskan budaya Betawi dalam RUU tersebut. Meski Jakarta nantinya tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta akan tetap menjadi magnet bagi pendatang di berbagai daerah maupun dunia.

"Jakarta nggak akan sepi, karena yang pindah itu hanya pusat pemerintahan seperti beberapa di negara-negara yang sudah melakukan pemindahan Ibu Kota. Mereka tetap eksis misalnya Malaysia yang dulunya di Kuala Lumpur, sekarang pindah ke Putrajaya," kata Riano.

Menurutnya, pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim merupakan hal yang biasa dan tidak perlu di besar-besarkan. Sebagai orang Betawi, Haji Riano menganggap keputusan pemerintah juga tidak mempengaruhi Jakarta itu sendiri.