JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, kini menjadi kantor Pertanahan tercepat dan terbanyak dalam menyelesaikan target kinerja proyek strategis nasional (PSN) di jajaran Kanwil BPN Jakarta.
Salah satunya adalah dalam menyelesaikan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang menjadi program strategis Kementerian ATR/BPN (Agraria,Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk menuju Jakarta Utara sebagai Kota Lengkap.
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Ia menjelaskan, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Dikatakan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,seperti sandang, pangan, dan papan.
“Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018,” jelas Taufik disela sela penyerahan sertifikat PTSL di basement parkir gedung BPN Jakarta Utara,Selasa (16/5/2022)
Taufik menegaskan, seluruh target PTSL untuk Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan dituntaskan pada akhir tahun ini yang tersebar di beberapa desa, kelurahan dan kecamatan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu .
Ia menjelaskan, kegiatan PTSL di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2017,2018,2019 dan 2021 terdapat target peta bidang tanah/target data fisik sebanyak 118.200 bidang.
" Tercapai pemberkasan sebanyak 99.016 bidang, selesai menjadi sertifikat sebanyak 6.136 bidang dan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 57.993 bidang, sehingga ada sertifikat yang belum diserahkan sebanyak 3.363 bidang yang masuk dalam kluster K3 sebanyak 37.660 bidang," ungkap Taufik.
Pihaknya kini sudah berhasil menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) atau K1 sebanyak 1.228 bidang yang saat ini diserahkan langsung kepada warga yang disaksikan unsur Forkompinda kota administratif Jakarta Utara.
”Kami menargetkan 2023 ini seluruh target PTSL 2022/2023 akan selesai dan Jakarta Utara akan menjadi Kota Lengkap,” tegas Taufik.
Ia mengungkapkan, kantor Pertanahan Jakarta Utara juga menggandeng aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2022/2023 agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli.
“Kita sengaja menggandeng aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi program PTSL 2022/2023, agar program tersebut benar benar tepat sasaran, akuntabel, transparan dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di desa yang menerima program,” terang Taufik.
Tidak itu saja, demi suksesnya program unggulan Kementerian ATR/BPN tersebut, dirinya ikut terjun langsung mensosialisasikan dan mengawasi jalannya program tersebut kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi, termasuk menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian PTSL 2022/2023 tersebut.
Dikatakan,pihaknya serius dalam menuntaskan berbagai program strategis dan target yang diberikan kepada Kantah Jakarta Utara oleh Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta,serta mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi bekerja secara ikhlas, berkualitas, dan tuntas, agar target yang diberikan oleh pimpinan dapat terwujud dan produk yang dihasilan juga berkualitas.
”Jadi kami tidak hanya mengejar kuantitas produk namun juga harus berkualitas, agar produk yang dihasilkan tidak timbul permasalahan dikemudian hari,” kata Taufik.
Lebih jauh Taufik menerangkan, pihaknya tidak hanya sekadar mengejar penyelesaian target PTSL dan pelayanan rutin, namun juga diiringi dengan peningkatan pelayanan Pertanahan untuk menghindari terjadinya sengketa lahan dan over lapping sertipikat tanah.
Ia menjelaskan, pihaknya terus berupaya meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan lahan, seperti adanya dugaan sertipikat ganda. ”Harusnya, dalam satu bidang tanah itu hanya ada satu sertifikat,” cetusnya.
Namun, apabila terdapat sertifikat lain, maka dapat dikatakan yang satu palsu. Namum demikian, bisa saja asli namun ada indikasi cacat administrasi. Karena itu, dapat dilakukan pembatalan sertifikat yang palsu tersebut dengan melakukan penyelidikan yang ketat dan melibatkan banyak pihak terkait.
Menurutnya, untuk membuktikan sertifikat keaslian hak atas tanah tersebut, dilakukan uji meteriil dan administrasi dari bukti sertifikat yang terindikasi cacat administrasi tersebut. “Jadi sebelum membatalkan sertifikat yang terindikasi cacat administrasi, akan kita gelar uji materiil bersama dengan pihak terkait. Jika terbukti mengandung suatu kepalsuan dan indikasi pidana maka akan kita laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sementara Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengapresiasi kinerja BPN Jakarta Utara dalam menuntaskan program PTSL sehingga Jakarta Utara bisa menuju kota Lengkap. " Sebagai Wali Kota, saya sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh jajaran BPN Jakarta Utara," tandasnya. (Ril)